Polemik Tayangan Netflix

Dalam konteks ini langkah Telkom yang segera membuka blokir atas layanan Netflix hanya karena Netflix kini memiliki menu parental kontrol, seperti ‘takedown policy ’ patut disayangkan. Pasalnya, hal tersebut berbeda dengan pengawasan oleh KPI sebagai bentuk kehadiran negara mengawasi industri penyiaran agar sesuai dengan ideologi bangsa. Bukan merupakan hal baru lagi ketika anak seusia SLTP bisa bercerita tentang konflik rumah tangga dalam drama Korea yang ditonton melalui Netflix atau banyaknya substansi YouTube yang sebenarnya justru merusak moral dan tidak mendidik untuk sekadar mencari viewers.

Dalam hal ini, jika hasil uji material melalui MK memasukkan layanan video on demand berbasis over the top dalam subjek yang diatur UU Penyiaran, maka selain akan menciptakan keadilan dalam persaingan usaha karena tidak adanya pembedaan regulasi dan pembedaan perlakuan, dalam hal ini juga memberi manfaat bagi layanan video on demand berbasis over the top, yakni adanya dasar hukum dan legalitas lebih kuat dibandingkan dengan sekadar surat edaran.

Bagi masyarakat, pengawasan oleh KPI terhadap tayangan layanan video on demand berbasis over the top juga menghindarkan masyarakat dari tayangan tidak patut dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, juga mewujudkan standar substansi tayangan yang sama antara layanan konvensional berbasis pemancar (transmisi) dan layanan video on demand berbasis over the top sehingga akan terwujud industri penyiaran yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat luas.