Gerindra Yakin Jokowi Sudah Kantongi Nama Menteri Layak Reshuffle
Senin, 29 Juni 2020 - 08:30 WIB
loading...
A
A
A
Padahal, kata Arief, terkait pertumbuhan ekonomi nasional yang diprediksi akan mengalami minus, sudah membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbusa-busa bicaranya. Namun, sambung Arief, apa yang terjadi instrumen-instrumen untuk mencegah minus pertumbuhan ekonomi, seperti belanja pemerintah untuk bansos sangat lamban dan belum mencapai 100%, belanja alkes dan APD juga sangat sedikit dan terlambat.
"Begitu juga realisasi dana penyelamatan ekonomi nasional akibat covid terutama untuk sektor UMKM, penyelamatan kredit macet korporasi akibat PSBB juga tak kunjung di eksekusi, padahal daya tahan pengusaha dan korporasi yang sehat itu hanya 4 bulanan untuk bisa tutup dan tetap mengaji pegawainya," paparnya.
Menurut dia, hal tersebut tentu berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. "Yang sangat disesalkan juga anggota, DPR RI dari parpol-parpol koalisi bukannya mendukung program-program pemerintah untuk membantu masyarakat akibat Covid-19 dan bisa mendapatkan semacam BLT, tapi justru malah banyak mempersulit dan mempolitisasi, misalnya saja program kartu prakerja yang sangat membantu masyarakat malah diobok-obok dianggap tidak transparan penerapannya. Padahal, dana dan pelatihan dari program prakerja sangat membantu masyarakat," ujarnya.
"Begitu juga realisasi dana penyelamatan ekonomi nasional akibat covid terutama untuk sektor UMKM, penyelamatan kredit macet korporasi akibat PSBB juga tak kunjung di eksekusi, padahal daya tahan pengusaha dan korporasi yang sehat itu hanya 4 bulanan untuk bisa tutup dan tetap mengaji pegawainya," paparnya.
Menurut dia, hal tersebut tentu berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. "Yang sangat disesalkan juga anggota, DPR RI dari parpol-parpol koalisi bukannya mendukung program-program pemerintah untuk membantu masyarakat akibat Covid-19 dan bisa mendapatkan semacam BLT, tapi justru malah banyak mempersulit dan mempolitisasi, misalnya saja program kartu prakerja yang sangat membantu masyarakat malah diobok-obok dianggap tidak transparan penerapannya. Padahal, dana dan pelatihan dari program prakerja sangat membantu masyarakat," ujarnya.
(nbs)
Lihat Juga :
