Kemiskinan Telah di Depan Mata, Percepat Pencairan Bansos

Untuk membantu pengawasan pendistribusian bansos, kalangan DPR juga mengajak kerja sama media massa dalam menyerap aduan masyarakat. “DPR juga meminta agar pemerintah tidak kaku terkait dengan data penerima bansos dan terus memperbaharuinya,” terang Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto.

PSBB Segera Berakhir, Bansos Belum Cair

Sinyalemen Marwan terkait lambannya bantuan di zona-zona merah antara lain terjadi di Kota Bogor. Bantuan yang bersumber dari Pemkot Bogor ini akan disalurkan hari ini. Sementara penerapan PSBB akan berakhir dua hari lagi atau Rabu (29/4). "Sumber yang dari Pemprov sudah mulai dari tanggal 15 April lalu (awal PSBB), tapi sempat tertahan karena ada data yang salah input namun sudah direvisi. Mudah-mudahan penyaluran terus dilaksanakan sesuai dengan target," kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim yang juga menjabat Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bogor, kemarin.

Pencairan bansos akan dilakukan bertahap dimulai hari ini dan proses penyalurannya dikerjasamakan dengan PT Pos Indonesia ke penerima langsung berbasis nama dan alamat (by name by address). "Sehingga tidak ada campur tangan aparat di bawah," ungkapnya.

Tak hanya itu, kata Dedie, nantinya aparat di wilayah akan dibekali list (daftar) nama penerima dari lima sumber bantuan baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun Pemkot Bogor. Bagi penerima akan ditandai dengan stiker jenis sumber bantuan, sehingga apabila ada penerima yang menerima bantuan berkali kali atau tidak tepat sasaran dapat diketahui warga lain.

Menteri Sosial Juliari P Batubara mengakui bansos tidak bisa sangat cepat karena diberikan bertahap. Mensos menerangkan bahwa bantuan diberikan kepada keluarga rentan dengan cara transfer bagi pemilik rekening di bank milik negara atau himpunan bank Negara (Himbara). "Untuk yang tidak memiliki rekening di bank Himbara, maka penyaluran ke masyarakat diberikan melalui PT Pos," kata dia saat pembagian bantuan di Kantor Pos Curug, Kabupaten Tangerang, Sabtu (25/4).

Dia mengungkapkan, bantuan sosial tunai (BST) disalurkan kepada sembilan juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp600.000 per bulan. Pemberian bantuan dilakukan selama tiga bulan, BST diberikan di seluruh Indonesia, kecuali wilayah Jabodetabek. Di Jabodetabek, pemerintah telah memberikan bantuan sembako. (Abdul Rochim/Kiswondari/Haryudi)