Stagflasi Menghantui

Mukhaer Pakkanna
Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

TREN kenaikan inflasi tahunan makin nyata. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1 Juli 2022, inflasi Indonesia melesat secara tahunan mencapai level tertinggi sejak Juni 2017, dan pada Juni 2022 berada pada level 4,35%. Lebih tinggi dibandingkan Mei 2022 yang 3,55%.

Kenaikan itu dominan dipicu faktor suplai dan imported inflation. Kendati demikian, ekonomi Indonesia masih ditolong oleh tingginya harga ekspor komoditas (batubara, sawit, nikel, dan lainnya), sehingga terjadi windfall dalam penerimaan negara.

Di sudut lain, pertumbuhan ekonomi nasional kuartal II 2022, diestimasi mulai bergerak slowdown (bergerak turun). Tentu, masih jauh lebih baik dari beberapa negara berkembang dan negara maju lainnya yang telah mengalami resesi, krisis, dan kontraksi. Lembaga keuangan internasional seperti, IMF dan Bank Dunia, mengestimasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan tergerus jika ketidakpastian ekonomi dunia terus menggelayut.

Stagnasi dan kontraksi pertumbuhan ekonomi yang dibayangi inflasi tinggi telah menjadi ”hantu” ekonomi dunia saat ini. Bahkan, jauh sebelum invasi Rusia ke Ukraina pun, negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Perancis, telah berhadapan dengan grafik inflasi tinggi.

Harga minyak mentah, gas, minyak sawit, bahan pangan, energi, dan barang substitusi misalnya, telah tergerek naik dan telah memantik eskalasi masalah. Setalian dengan itu, perubahan iklim global, juga turut menyeret kompleksitas problema, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan segera akan membubung. Padahal, pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya, juga masih jauh disebut pulih.

Per definisi, stagflasi merupakan varian dari konjungtor ekonomi yang setiap rentang waktu tertentu menghantui aktivitas ekonomi makro. Di saat inflasi merangkak naik, kemudian diiringi pertumbuhan ekonomi nasional bergerak turun, stagflasi mulai membayangi. Ihwal ini kian mengkhawatirkan jika disertai tingginya angka pengangguran.

Fenomena ini tentu agak berbeda saat kontraksi ekonomi pada masa pandemi Covid-19 (2020 dan 2021) lalu, yaitu pertumbuhan rendah atau minus, diiringi pengangguran tinggi serta konsumsi rumah tangga melemah, sehingga berdampak pada laju inflasi bergerak rendah.

Namun, sejak invasi Rusia ke Ukraina, otomatis rantai pasokan terganggu, sehingga cost-push inflation makin nyata. Asumsi makro harga minyak US$63 per barel yang dipatok APBN 2022, telah mendorong terkereknya harga minyak dunia menjadi di atas USD100 per barrel. Indonesia merupakan net importir minyak mentah, di mana produksinya hanya 700.000 barel bph. Sementara, konsumsinya 1,4 juta bph hingga 1,5 juta bph.

Demikian pula pada gas. Pada 2021, Indonesia mengimpor gas dari AS sebesar 3,78 juta ton. Angka tersebut porsinya 58,93% dari total impor gas nasional. Padahal, Indonesia memiliki sumber daya energi yang bisa menjadi bahan bakar alternatif pengganti LPG, seperti batu bara, yang dilakukan proses gasifikasi menjadi Dimethyl Ether (DME) dan gas alam yang melimpah di Tanah Air. Tentu, jika kondisi itu terus berlangsung memicu defisit minyak dan gas untuk selalu mengandalkan impor.

Di sisi pengeluaran, memberikan tekanan pada APBN 2022. Dengan target defisit APBN 4,85%, alokasi anggaran subsidi energi Rp134,02 triliun, terdiri dari subsidi jenis BBM tertentu dan LPG 3 kg sebesar Rp77,54 triliun serta subsidi listrik Rp56,47 triliun.

Meroketnya harga minyak dan gas ini akan terus memantik kenaikan harga pada bulan-bulan berikutnya. Mengonfirmasi riset Maybank dalam IHK (Indeks Harga Konsumen), bobot energi menyumbang 10–18%: Indonesia (17,5%), Filipina (14,8#), Malaysia (13,7%), dan Thailand (12%).

Merujuk data S&P Global Commodity Insights (2/2), Rusia melarang ekspor amonium nitrat (AN), bahan dasar pembuatan pupuk. Tentu, ini bakal memantik kenaikan harga pupuk. Sebanyak 15,75% pupuk impor Indonesia berasal dari Rusia. Jika hambatan amonium nitrat dan pupuk di Rusia berlangsung lama, harga pupuk subsidi akan melangit, memengaruhi biaya pertanian. Dampaknya, Nilai Tukar Petani (NTP) kembali terperosok.

Di lain sisi, konferensi Food & Agriculture Organization (FAO) di Roma, Italia, pada 10 - 11 Maret 2022, juga mengestimasi skenario jangka pendek (2022-2023), harga pangan dan pakan internasional akan meningkat 8-22%. Harga gandum naik 21,5%, jagung naik 19,5%, biji-bijian, terutama bunga matahari naik 17,9% dan berakibat naiknya minyak nabati lain sebagai substitusi.

Eskalasi ketegangan geopolitik yang diikuti dengan pengenaan sanksi pelbagai negara terhadap Rusia, telah berdampak pada defisit transaksi perdagangan, pergerakan harga komoditas dan turbulensi pasar keuangan global. Negara-negara yang kurang memiliki basis sumberdaya alam/mineral yang kuat dan tingkat ketergantungan impor pangan dunia yang tinggi akan makin kelimpungan. David Malpass, Presiden Bank Dunia (4/3/2022) pun “angkat tangan”, invasi Rusia ke Ukraina memantik perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

Maka, dampak terburuk stagflasi adalah berkurangya lapangan kerja formal, berkonsekuensi tingkat pengangguran yang tinggi. Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh BPS (Maret 2022) mencatat, jumlah pekerja yang terserap di sektor informal meningkat dibandingkan dengan kondisi pra-pandemi.

Pada Agustus 2019, pekerja informal 55,72% dari total angkatan kerja (70,49 juta orang), sedangkan pada Agustus 2021, meningkat ke 59,45% (77,91 juta orang. Tingginya angka pekerja informal itu mengirim sinyal, begitu banyaknya angkatan kerja yang bekerja mandiri, seperti, pekerja kaki lima (PKL), buruh bangunan, buruh tani, buruh nelayan, asisten rumah tangga, dan lainnya. Pekerja-pekerja informal ini adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Mereka perlu pendampingan, pelatihan, dan advokasi.

Eskalasi ketidakpastian ini diperkirakan akan berlangsung lama. Terdongkraknya penerimana negara dari devisa ekspor batubara, sawit, nikel, dan lainnya, yang harganya naik signifikan akibat gejolak geopolitik, seyogianya windfall income tersebut-- diperkirakan oleh pemerintah mencapai Rp420 triliun per 30 Juni 2022, diarahkan pada program-program nyata pada pemberdayaan yang tepat sasaran, termasuk pengadaan dan perbaikan jaringan infrastruktur internet untuk mendukung kualitas pendidikan dan aksesibilitas masyarakat rentan.

Baca Juga: koran-sindo.com