Pembangunan Daerah untuk Daya Tahan Ekonomi
Senin, 18 Juli 2022 - 16:05 WIB
loading...
A
A
A
Problematika Pembangunan Daerah
Pembangunan daerah adalah kunci keberhasilan Indonesia dalam menghadapi gejolak ekonomi global. Sayangnya, pembangunan daerah di Indonesia juga masih dikelilingi berbagai problematika yang belum usai. Salah satunya adalah rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan birokrasi di berbagai daerah. Kualitas aparatur sipil negara (ASN) saat ini masih jauh dari yang diharapkan.
Selain minimnya keahlian yang dimiliki, motivasi mereka dalam melayani masyarakat pun masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki, yakni dari total pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia yang berjumlah 4,47 juta, sebanyak 64% di antaranya hanya memiliki kemampuan administratif.
Rendahnya kualitas SDM para birokrat di daerah berdampak pada rendahnya serapan anggaran. Pun demikian dengan kualitas perencanaan yang kurang baik sehingga berujung pada kualitas belanja daerah.
Tak dimungkiri bahwa banyak pelaksana daerah yang masih gagap berhadapan dengan proses perencanaan dan penganggaran, baik dalam pengelolaan maupun eksekusi.
Oleh sebab itu, selain peningkatan kualitas SDM, para kepala daerah juga diharapkan mempunyai formula yang lebih progresif dalam melakukan perencanaan barang dan jasa untuk mempercepat proses penyerapan anggaran sehingga pembangunan ekonomi di daerah dapat berjalan dengan optimal.
Menjaga pertahanan ekonomi nasional dari ancaman krisis global sejatinya merupakan tanggung jawab banyak pihak. Oleh sebab itu, otoritas pemerintah pusat dan instansi terkait lainnya perlu berkolaborasi bersama pemda, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan lembaga keuangan agar Indonesia dapat terhindar dari ancaman inflasi dunia.
Saat ini, para pemangku kebijakan harus bisa meredam tingginya tekanan inflasi global sehingga daya beli masyarakat serta momentum pemulihan ekonomi nasional masih tetap dapat dijaga dengan baik demi kesejahteraan masyarakat. Semoga.
Pembangunan daerah adalah kunci keberhasilan Indonesia dalam menghadapi gejolak ekonomi global. Sayangnya, pembangunan daerah di Indonesia juga masih dikelilingi berbagai problematika yang belum usai. Salah satunya adalah rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan birokrasi di berbagai daerah. Kualitas aparatur sipil negara (ASN) saat ini masih jauh dari yang diharapkan.
Selain minimnya keahlian yang dimiliki, motivasi mereka dalam melayani masyarakat pun masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki, yakni dari total pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia yang berjumlah 4,47 juta, sebanyak 64% di antaranya hanya memiliki kemampuan administratif.
Rendahnya kualitas SDM para birokrat di daerah berdampak pada rendahnya serapan anggaran. Pun demikian dengan kualitas perencanaan yang kurang baik sehingga berujung pada kualitas belanja daerah.
Tak dimungkiri bahwa banyak pelaksana daerah yang masih gagap berhadapan dengan proses perencanaan dan penganggaran, baik dalam pengelolaan maupun eksekusi.
Oleh sebab itu, selain peningkatan kualitas SDM, para kepala daerah juga diharapkan mempunyai formula yang lebih progresif dalam melakukan perencanaan barang dan jasa untuk mempercepat proses penyerapan anggaran sehingga pembangunan ekonomi di daerah dapat berjalan dengan optimal.
Menjaga pertahanan ekonomi nasional dari ancaman krisis global sejatinya merupakan tanggung jawab banyak pihak. Oleh sebab itu, otoritas pemerintah pusat dan instansi terkait lainnya perlu berkolaborasi bersama pemda, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan lembaga keuangan agar Indonesia dapat terhindar dari ancaman inflasi dunia.
Saat ini, para pemangku kebijakan harus bisa meredam tingginya tekanan inflasi global sehingga daya beli masyarakat serta momentum pemulihan ekonomi nasional masih tetap dapat dijaga dengan baik demi kesejahteraan masyarakat. Semoga.
(ynt)
