Rencana Demo Buruh 10 Agustus Dinilai Tidak Tepat
Kamis, 14 Juli 2022 - 17:54 WIB
loading...
Wakil Ketua Umum KSPSI Arnod Sihite menilai tidak tepat rencana demonstrasi buruh menuntut pencabutan total Undang-Undang Cipta Kerja. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Arnod Sihite menilai tidak tepat rencana demonstrasi buruh menuntut pencabutan total Undang-Undang Cipta Kerja. Sebab, saat ini pemerintah sedang melakukan upaya pemulihan ekonomi yang salah satunya ditopang UU Omnibus Law tersebut.
"Ajakan mengerahkan massa dalam jumlah banyak apalagi mengatasnamakan buruh dalam situasi saat ini tentu sangat tidak tepat," kata Arnod dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/7/2022).
Menurut Arnod, saat ini pemerintah sedang memiliki agenda besar pemulihan ekonomi nasional, dan masyarakat pun tengah berkonsentrasi bangkit kembali setelah lama terpukul karena pandemi. Kondisi yang dibutuhkan adalah stabilitas politik dalam negeri untuk memperkuat ekonomi, sehingga bisa berdampak pada kesejahteraan buruh.
Baca juga: UMP DKI Jakarta 2022 Batal Naik, Buruh Minta Anies Ajukan Banding
"Kalau kita demo, apalagi massa buruh harus turun lagi ke jalan, maka yang terganggu adalah kita sendiri. Kami tidak ingin stabilitas yang saat ini sudah terjaga diganggu lagi. Toh pemerintah saat ini sangat responsif jika ada aspirasi buruh yang ingin disampaikan, sehingga tidak mesti dengan turun ke jalan," ujar Ketua Ketenagakerjaan dan Sektor Informal PPK Kosgoro 1957 itu.
"Ajakan mengerahkan massa dalam jumlah banyak apalagi mengatasnamakan buruh dalam situasi saat ini tentu sangat tidak tepat," kata Arnod dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/7/2022).
Menurut Arnod, saat ini pemerintah sedang memiliki agenda besar pemulihan ekonomi nasional, dan masyarakat pun tengah berkonsentrasi bangkit kembali setelah lama terpukul karena pandemi. Kondisi yang dibutuhkan adalah stabilitas politik dalam negeri untuk memperkuat ekonomi, sehingga bisa berdampak pada kesejahteraan buruh.
Baca juga: UMP DKI Jakarta 2022 Batal Naik, Buruh Minta Anies Ajukan Banding
"Kalau kita demo, apalagi massa buruh harus turun lagi ke jalan, maka yang terganggu adalah kita sendiri. Kami tidak ingin stabilitas yang saat ini sudah terjaga diganggu lagi. Toh pemerintah saat ini sangat responsif jika ada aspirasi buruh yang ingin disampaikan, sehingga tidak mesti dengan turun ke jalan," ujar Ketua Ketenagakerjaan dan Sektor Informal PPK Kosgoro 1957 itu.
Lihat Juga :
