Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP Tak Perlu Jadi Polemik

Teddy menjelaskan bahwa kritik dan menghina itu dua hal yang berbeda. "Kalau mempermasalahkan kata dalam draf RKUHP bahwa kata ini sebaiknya dihapus karena bisa menjadi multitafsir misalnya, itu wajar. Tapi kalau menghapus pasal penghinaan, tentu itu kurang ajar," ujar Teddy yang juga sebagai juru bicara Partai Garuda ini.

Karena, menurut dia, meminta pasal penghinaan itu dihapus sama saja membiarkan warga negara menjadi barbar atau membolehkan melanggar norma, adab, dan ajaran agama. "Jika ada yang beralasan, kan yang dihina lembaganya, bukan orang secara personal. Kalau begitu, apakah orang boleh juga menghina agama? Organisasi? Suku, budaya dan sebagainya? Kan yang dihina bukan orang secara personal, tapi sesuatu yang berkaitan dengan orang tersebut. Saya yakin tidak akan ada yang setuju," imbuhnya.

Maka dari itu, lanjut dia, yang namanya menyerang kehormatan atau harkat dan martabat siapa pun tentu tidak dibenarkan, termasuk terhadap Presiden. "Ini hal yang normal yang dibuat seolah-olah tidak normal karena punya tujuan-tujuan tertentu," pungkasnya.