Backlog Rumah Perlu Solusi Tepat
Selasa, 05 Juli 2022 - 18:50 WIB
loading...
A
A
A
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan 5 juta unit rumah dalam waktu lima tahun, yaitu periode 2020-2024. Pemerintah akan terus meningkatkan jumlah rumah tangga yang dapat menghuni rumah layak dari 56,75% menjadi 70% pada 2020-2024.
Pada 2022, Kementerian PUPR menyediakan beberapa program bantuan pembiayaan perumahan, seperti program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp23 triliun untuk 200.000 unit rumah, mengadakan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp888,46 miliar untuk 22.586 unit rumah, serta memfasilitasi pembiayaan perumahan melalui BP Tapera sebesar Rp9,81 triliun untuk 109.000 unit rumah.
Sejak 2015, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melaksanakan Program Sejuta Rumah guna mengatasi kelangkaan atau backlog perumahan nasional. Adapun realisasi program itu sejak 2015 hingga 2021 mencapai 6,87 juta unit rumah. Kendati demikian, program Sejuta Rumah juga ternyata belum bisa mengurangi backlog rumah.
Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal masih menjadi salah satu masalah bagi Indonesia. Hal ini diperparah dengan semakin mahalnya harga properti akibat lahan yang sempit di daerah perkotaan yang masih menjadi tempat utama bagi masyarakat dalam mencari nafkah.
Tingginya proses urbanisasi atau perpindahan masyarakat dari desa ke kota merupakan dampak dari ekonomi Indonesia yang sejauh ini bisa tetap tumbuh tinggi. Namun pertumbuhan urbanisasi yang cukup tinggi juga menjadi ancaman ekonomi bisa tetap tumbuh secara berkelanjutan, terutama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal.
Pada 2022, Kementerian PUPR menyediakan beberapa program bantuan pembiayaan perumahan, seperti program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp23 triliun untuk 200.000 unit rumah, mengadakan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp888,46 miliar untuk 22.586 unit rumah, serta memfasilitasi pembiayaan perumahan melalui BP Tapera sebesar Rp9,81 triliun untuk 109.000 unit rumah.
Sejak 2015, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melaksanakan Program Sejuta Rumah guna mengatasi kelangkaan atau backlog perumahan nasional. Adapun realisasi program itu sejak 2015 hingga 2021 mencapai 6,87 juta unit rumah. Kendati demikian, program Sejuta Rumah juga ternyata belum bisa mengurangi backlog rumah.
Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal masih menjadi salah satu masalah bagi Indonesia. Hal ini diperparah dengan semakin mahalnya harga properti akibat lahan yang sempit di daerah perkotaan yang masih menjadi tempat utama bagi masyarakat dalam mencari nafkah.
Tingginya proses urbanisasi atau perpindahan masyarakat dari desa ke kota merupakan dampak dari ekonomi Indonesia yang sejauh ini bisa tetap tumbuh tinggi. Namun pertumbuhan urbanisasi yang cukup tinggi juga menjadi ancaman ekonomi bisa tetap tumbuh secara berkelanjutan, terutama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal.
Lihat Juga :
