Yusril Ihza Mahendra Sarankan MUI Dibentuk dengan UU

Kalau MUI dibentuk jadi lembaga dan ada UU-nya, sambung Yusril, maka tidak akan ada lagi ledek-ledekan. Mengenai siapa anggotanya tinggal disebutkan di UU dan pemerintah tidak usah ikut campur. Presiden hanya mengesahkan susunan pengurus MUI. ”Kalau misalnya agama lain keberatan tentang MUI yang jadi lembaga dan adanya UU, ya tinggal dibentuk juga majelis agama-agama lain, supaya adil,” tegasnya.

Jadi, yang menentukan halal atau haram bukan pemerintah lagi. Yusril mencontohkan, sekarang ini banyak yang mempersoalkan vaksin, misalnya mengandung babi atau khamar. Hal seperti ini harus ada yang memutuskan halal atau haram dan bukan pemerintah yang memutuskan tapi MUI yang memutuskan dengan catatan bukan yayasan atau LSM seperti yang dilontarkan Menag Yaqut.

Jadi, gambaran itu semua hanya bisa terjadi kalau ada kekuatan politik yang memperjuangkan itu. Baik dia duduk di pemerintahan maupun DPR. Kalau kekuatan politik yang mendukung seperti itu tidak ada di DPR atau eksekutif mau dibawa ke mana negara ini.

”Umat Islam itu perlu juga disadarkan, apa yang masyarakat harapkan, cita-citakan yakni pemerintahan yang amanah, yang menghormati agama, yang menjalankan seruan-seruan agama itu akan terjadi jika ada satu parpol Islam yang mempunyai kekuatan politik yang signifikan, ya PBB ini,” tutupnya.