PDIP Sesalkan Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia Tak Begitu Disorot Media Internasional
loading...
A
A
A
JAKARTA - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) , karena mau memberi solusi dan menjadi penengah atas konflik antara Ukraina dan Rusia terus mendapat sambutan positif. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas sikap Presiden Jokowi tersebut.
Karena, hal ini memang menjadi usulannya sejak Maret 2022 lalu kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi.
"Saya jujur di Raker mengatakan itu ke Menlu. Waktu di Raker itu masih bertanya, oh urusan kita urusan apa, segala macam, tapi saya mendorong untuk ada Bung Karno-Bung Karno baru yang memang masuk melahirkan terobosan," kata Effendi dalam diskusi di Media Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (1/7/2022).
Baca juga: Jokowi Bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin
Effendi mengakui, memang ada hambatan dalam upaya ini. Seperti misalnya, perlu ada kepastian tidak masuk NATO, tidak masuk Uni Eropa bagi wilayah yang berbudaya dan berbahasa Rusia itu harus dilepas dari wilayah kedaulatan Ukraina.
Namun, ia juga mendengar bahwa proses Jokowi ke Kiev ini sangat diuntungkan karena hasil pertemuan G-7 di Jerman sangat kondusif, dan hanya dua negara Canada dan Amerika yang tidak memberikan persetujuan secara terbuka, 5 lagi negara lainnya mendorong dan maju masuk melakukan terobosan.
"Bahkan saya dengar informasinya Emmanuel Macron sendiri minta agar sepulang dari Kiev dan Moskow dia mendapatkan langsung laporannya dari Bapak Jokowi, kalau enggak bisa singgah di Paris paling tidak kita langsung mendapatkan report, karena itu one on one mereka, tidak ada yang mendampingi pertemuan itu, bahkan Menlu pun tidak ikut mendampingi," ungkapnya.
Kemudian, politikus PDIP ini tidak tahu apakah kunjungan Jokowi ke Moskow juga dalam rangka mengajak untuk berdamai melalui tahapan gencatan senjata kemudian masuk dalam perundingan, dan apakah Presiden Jokowi menawarkan juga sebagai mediator dan tempat untuk berunding, seperti misalnya Turki, Jerman, dan Polandia.
"Apakah beliau menawarkan, kalau beliau menawarkan. Saya kira lompatan yang luar biasa, misalnya pertemuannya di mana saja, misalnya di Labuan Bajo," ujarnya.
"Belum ada rilis kita dengar dari pemerintah, baru kita lihat gabar-gambarnya dan kita ada beberapa chanel-chanel luar yang kita bisa langsung dapat hasil wawancara dan seterusnya tetapi rilis dari pemerintah sampai sekarang belum," imbuh Effendi.
Namun Effendi menyayangkan, upaya Jokowi ini tidak begitu menjadi konsumsi media internasional. Jadi, kalau ada beberapa orang di daa negeri ingin Jokowi ke sana dengan mengenakan helm, pakai rompi dan dalam keadaan tegang gitu, itu hanya menjadi konsumsi para buzzer dan timnya untuk kepentingan dalam negeri saja, atau bahkan demi perpanjangan untuk 3 tahun aja.
"Siapa sih presiden negara yang masuk ke Kiev dalam kurun sejak Maret, kecuali Poland sama Jerman, enggak ada.12 jam kurang loh naik kereta api, menurut saya karena kita ikut monitoring, media internasional enggak terlalu dipublish," ungkap Effendi.
"Padahal itu sebuah berita, karena ada pemimpin yang menjabat sebagai Presidensi G-20 dan sebagai Presiden yang mukadimah konstitusinya mengamanatkan itu, turut serta ikut menjaga perdamaian dunia. Tentu selain itu pasti hatinya lah, hatinya kan tulus," tandasnya.
Lihat Juga: 6 Menteri Perdagangan Sedekade Terakhir, Nomor 2 Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Importasi Gula
Karena, hal ini memang menjadi usulannya sejak Maret 2022 lalu kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi.
"Saya jujur di Raker mengatakan itu ke Menlu. Waktu di Raker itu masih bertanya, oh urusan kita urusan apa, segala macam, tapi saya mendorong untuk ada Bung Karno-Bung Karno baru yang memang masuk melahirkan terobosan," kata Effendi dalam diskusi di Media Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (1/7/2022).
Baca juga: Jokowi Bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin
Effendi mengakui, memang ada hambatan dalam upaya ini. Seperti misalnya, perlu ada kepastian tidak masuk NATO, tidak masuk Uni Eropa bagi wilayah yang berbudaya dan berbahasa Rusia itu harus dilepas dari wilayah kedaulatan Ukraina.
Namun, ia juga mendengar bahwa proses Jokowi ke Kiev ini sangat diuntungkan karena hasil pertemuan G-7 di Jerman sangat kondusif, dan hanya dua negara Canada dan Amerika yang tidak memberikan persetujuan secara terbuka, 5 lagi negara lainnya mendorong dan maju masuk melakukan terobosan.
"Bahkan saya dengar informasinya Emmanuel Macron sendiri minta agar sepulang dari Kiev dan Moskow dia mendapatkan langsung laporannya dari Bapak Jokowi, kalau enggak bisa singgah di Paris paling tidak kita langsung mendapatkan report, karena itu one on one mereka, tidak ada yang mendampingi pertemuan itu, bahkan Menlu pun tidak ikut mendampingi," ungkapnya.
Kemudian, politikus PDIP ini tidak tahu apakah kunjungan Jokowi ke Moskow juga dalam rangka mengajak untuk berdamai melalui tahapan gencatan senjata kemudian masuk dalam perundingan, dan apakah Presiden Jokowi menawarkan juga sebagai mediator dan tempat untuk berunding, seperti misalnya Turki, Jerman, dan Polandia.
"Apakah beliau menawarkan, kalau beliau menawarkan. Saya kira lompatan yang luar biasa, misalnya pertemuannya di mana saja, misalnya di Labuan Bajo," ujarnya.
"Belum ada rilis kita dengar dari pemerintah, baru kita lihat gabar-gambarnya dan kita ada beberapa chanel-chanel luar yang kita bisa langsung dapat hasil wawancara dan seterusnya tetapi rilis dari pemerintah sampai sekarang belum," imbuh Effendi.
Namun Effendi menyayangkan, upaya Jokowi ini tidak begitu menjadi konsumsi media internasional. Jadi, kalau ada beberapa orang di daa negeri ingin Jokowi ke sana dengan mengenakan helm, pakai rompi dan dalam keadaan tegang gitu, itu hanya menjadi konsumsi para buzzer dan timnya untuk kepentingan dalam negeri saja, atau bahkan demi perpanjangan untuk 3 tahun aja.
"Siapa sih presiden negara yang masuk ke Kiev dalam kurun sejak Maret, kecuali Poland sama Jerman, enggak ada.12 jam kurang loh naik kereta api, menurut saya karena kita ikut monitoring, media internasional enggak terlalu dipublish," ungkap Effendi.
"Padahal itu sebuah berita, karena ada pemimpin yang menjabat sebagai Presidensi G-20 dan sebagai Presiden yang mukadimah konstitusinya mengamanatkan itu, turut serta ikut menjaga perdamaian dunia. Tentu selain itu pasti hatinya lah, hatinya kan tulus," tandasnya.
Lihat Juga: 6 Menteri Perdagangan Sedekade Terakhir, Nomor 2 Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Importasi Gula
(maf)