HUT Ke-76 Bhayangkara, Ketua DPP Perindo Apresiasi Kinerja dan Kepemimpinan Kapolri

JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia ( Polri ) pada hari ini, Jumat 1 Juli 2022 genap berusia 76 tahun. Diusianya tersebut, Korps Bhayangkara dinilai telah banyak memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara.

Ketua DPP Bidang Hankam dan Siber Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Susaningtyas NH Kertopati memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kinerja Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Utamanya semangat dalam penggunaan anggaran secara akuntabel dan transparan.



”Saya mengapresiasi kinerja Polri, khususnya Densus 88 Antiteror yang sukses dalam penanganan terorisme. Termasuk juga dalam penanganan Covid-19 yang sukses menjaga ketertiban masyarakat, sehingga Covid 19 dapat dengan cepat diatasi,” ujar Nuning, panggilan akrab Susaningtyas Kertopati, Jumat (1/7/2022).

Mantan anggota Komisi I DPR RI ini menambahkan, hal yang tak kalah penting adalah Kapolri berinisiatif dan berhasil membangun kesetaraan gender di Polri dengan menaikkan pangkat Polwan setara dengan polisi pria. Serta menaikkan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) berprestasi setara dengan Brigjen

Meski demikian, Nuning menyampaikan beberapa masukan untuk Polri ke depan. Pertama, Polri dituntut untuk mampu melakukan penegakkan hukum berdasarkan analisis intelijen dan kemampuan forecasting. Sehingga Polri tidak reaktif tapi juga prokatif.



Kedua, Polri harus responsibilitas. Menurut Nuning, Polri harus akuntable ke masyarakat, termasuk dalam penegakkan hukum (Gakkum). Di mana Polri perlu menunjukkan bahwa penegakkan hukum tidak memandang kelas dan golongan.

Ketiga, transparasi. Polri yang transparan dan akuntable akan meningkatkan kecintaan dan kepercayaan masyarakat terhadap upaya-upaya gakkum yang dilakukan. ”Polri juga harus lebih sigap dalam menghadapi hoaks dan post truth di tengah masyarakat,” ucapnya.

Keempat, Polri sebagai institusi yang berkeadilan. Polri perlu meyakinkan masyarakat bahwa semua orang sama di hadapan hukum, termasuk bahwa Polri itu netral dari intervensi politik dan tidak bermain politik praktis tetapi harus paham politik.