HUT Ke-76 Bhayangkara, Ketua DPP Perindo Apresiasi Kinerja dan Kepemimpinan Kapolri

”Kelima, Polri pun harus lebih berani melangkah untuk mengatasi teroris. Perangkat lunak berupa regulasi sebagai payung hukum masih kurang one step ahead. Tegakkan aturan penyadapan untuk antisipasi dan mencegah. Jadi penyadapan bisa untuk preemptif bukan saja preventif. Bukan hanya Bareskrim tapi juga Baintelkam harus mendapat dukungan penguatan siber dan SDM yang andal, berpendidikan tinggi di bidangnya,” tandasnya.

Keenam, STIK atau PTIK akan lebih bermanfaat untuk mendukung kinerja Polri bila dijadikan universitas. Nuning mencontohkan, forensik bisa menjadi ilmu kajian yang dapat dikembangkan hingga berkelas dunia sehingga forensik bisa lebih mendalam keilmuannya. ”Ketujuh, munculnya diskursus ganja medis, Polri harus tegas bahwa hal ini tak bisa sembarang dilegalkan tanpa ada penelitian terdahulu. Penanganan narkoba yang kini sudah baik harus ditingkatkan lagi kemampuan teknis maupun support payung hukumnya,” papar pengamat militer dan intelijen ini.

Kedelapan, terkait dengan dinamika kecelakaan lalu lintas (Lakalantas), kata Nuning, meski sudah lebih baik pengentasan masalahnya tetapi masih banyak pengendara yang belum tertib berkendara. Tidak hanya itu, penerapan sistem ganjil genap juga perlu dikaji ulang karena masyarakat merasa penerapan sistem tersebut terkadang menambah kemacetan. Sedangkan yang kesembilan, hal-hal yang berkaitan dengan kriminalitas jalanan juga membutuhkan perhatian peningkatan kepiawaian polisi dalam menanganinya.

Terakhir, mengenai kasus separatisme oleh KSTP Papua, Nuning menyebut hal itu bisa diminimalisasi bila anggota Polri yang dikirim ke daerah tersebut diberi bekal pengetahuan komunikasi antar budaya serta paham budaya Papua. ”Kita harus tegas menunjukkan kepada pemberontak separatis Papua bahwa kita eksis dan kepada negara asing pendukungnya memperlihatkan kita kuat dan tidak goyah sebagai negara bangsa,” tukasnya.

Untuk itu, sangat penting bagi Polri untuk melakukan propaganda dan kontra propaganda yang terukur, efektif, efesien dan tepat sasaran. Melalui hal tersebut maka konstruksi sosial politik yang membentuk opini publik dapat meminimalisir dukungan kepada kelompok insurgensi.