HUT Ke-76 Bhayangkara, Ketua DPP Perindo Apresiasi Kinerja dan Kepemimpinan Kapolri

JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia ( Polri ) pada hari ini, Jumat 1 Juli 2022 genap berusia 76 tahun. Diusianya tersebut, Korps Bhayangkara dinilai telah banyak memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara.

Ketua DPP Bidang Hankam dan Siber Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Susaningtyas NH Kertopati memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kinerja Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Utamanya semangat dalam penggunaan anggaran secara akuntabel dan transparan.



”Saya mengapresiasi kinerja Polri, khususnya Densus 88 Antiteror yang sukses dalam penanganan terorisme. Termasuk juga dalam penanganan Covid-19 yang sukses menjaga ketertiban masyarakat, sehingga Covid 19 dapat dengan cepat diatasi,” ujar Nuning, panggilan akrab Susaningtyas Kertopati, Jumat (1/7/2022).

Mantan anggota Komisi I DPR RI ini menambahkan, hal yang tak kalah penting adalah Kapolri berinisiatif dan berhasil membangun kesetaraan gender di Polri dengan menaikkan pangkat Polwan setara dengan polisi pria. Serta menaikkan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) berprestasi setara dengan Brigjen

Meski demikian, Nuning menyampaikan beberapa masukan untuk Polri ke depan. Pertama, Polri dituntut untuk mampu melakukan penegakkan hukum berdasarkan analisis intelijen dan kemampuan forecasting. Sehingga Polri tidak reaktif tapi juga prokatif.



Kedua, Polri harus responsibilitas. Menurut Nuning, Polri harus akuntable ke masyarakat, termasuk dalam penegakkan hukum (Gakkum). Di mana Polri perlu menunjukkan bahwa penegakkan hukum tidak memandang kelas dan golongan.

Ketiga, transparasi. Polri yang transparan dan akuntable akan meningkatkan kecintaan dan kepercayaan masyarakat terhadap upaya-upaya gakkum yang dilakukan. ”Polri juga harus lebih sigap dalam menghadapi hoaks dan post truth di tengah masyarakat,” ucapnya.

Keempat, Polri sebagai institusi yang berkeadilan. Polri perlu meyakinkan masyarakat bahwa semua orang sama di hadapan hukum, termasuk bahwa Polri itu netral dari intervensi politik dan tidak bermain politik praktis tetapi harus paham politik.

”Kelima, Polri pun harus lebih berani melangkah untuk mengatasi teroris. Perangkat lunak berupa regulasi sebagai payung hukum masih kurang one step ahead. Tegakkan aturan penyadapan untuk antisipasi dan mencegah. Jadi penyadapan bisa untuk preemptif bukan saja preventif. Bukan hanya Bareskrim tapi juga Baintelkam harus mendapat dukungan penguatan siber dan SDM yang andal, berpendidikan tinggi di bidangnya,” tandasnya.

Keenam, STIK atau PTIK akan lebih bermanfaat untuk mendukung kinerja Polri bila dijadikan universitas. Nuning mencontohkan, forensik bisa menjadi ilmu kajian yang dapat dikembangkan hingga berkelas dunia sehingga forensik bisa lebih mendalam keilmuannya. ”Ketujuh, munculnya diskursus ganja medis, Polri harus tegas bahwa hal ini tak bisa sembarang dilegalkan tanpa ada penelitian terdahulu. Penanganan narkoba yang kini sudah baik harus ditingkatkan lagi kemampuan teknis maupun support payung hukumnya,” papar pengamat militer dan intelijen ini.

Kedelapan, terkait dengan dinamika kecelakaan lalu lintas (Lakalantas), kata Nuning, meski sudah lebih baik pengentasan masalahnya tetapi masih banyak pengendara yang belum tertib berkendara. Tidak hanya itu, penerapan sistem ganjil genap juga perlu dikaji ulang karena masyarakat merasa penerapan sistem tersebut terkadang menambah kemacetan. Sedangkan yang kesembilan, hal-hal yang berkaitan dengan kriminalitas jalanan juga membutuhkan perhatian peningkatan kepiawaian polisi dalam menanganinya.

Terakhir, mengenai kasus separatisme oleh KSTP Papua, Nuning menyebut hal itu bisa diminimalisasi bila anggota Polri yang dikirim ke daerah tersebut diberi bekal pengetahuan komunikasi antar budaya serta paham budaya Papua. ”Kita harus tegas menunjukkan kepada pemberontak separatis Papua bahwa kita eksis dan kepada negara asing pendukungnya memperlihatkan kita kuat dan tidak goyah sebagai negara bangsa,” tukasnya.

Untuk itu, sangat penting bagi Polri untuk melakukan propaganda dan kontra propaganda yang terukur, efektif, efesien dan tepat sasaran. Melalui hal tersebut maka konstruksi sosial politik yang membentuk opini publik dapat meminimalisir dukungan kepada kelompok insurgensi.