BKKBN Pastikan Kelancaran Pasokan Alat Kontrasepsi di Masa Pandemi

JAKARTA - Pandemi Covid-19 berdampak mendalam pada akses pelayanan keluarga berencana (KB) maupun informasi kesehatan reproduksi seksual. Seluruh negara di dunia kini berjuang untuk memastikan bahwa pelayanan dalam program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi tetap tersedia.

Demikian disampaikan Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo ketika membuka webinar bertajuk 'Covid-19: Public Health and Economic Perspective' (25/6/2020).

Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan BKKBN Prof. Rizal Damanik mengungkapkan bahwa pihaknya mencatat populasi dunia diperkirakan akan meningkat 2 miliar orang dalam 30 tahun ke depan; bertambah dari 7,7 miliar pada tahun 2019 menjadi 9,7 miliar pada tahun 2050.

"Sembilan negara termasuk Indonesia, akan mencapai lebih dari setengah proyeksi pertumbuhan antara sekarang dan 2050. Masih terlalu dini, jika saya berasumsi bahwa wabah Covid-19 mungkin mengubah proyeksi populasi global,” kata Rizal.

Dari hasil pengamatan BKKBN, di Indonesia perempuan memilih untuk tidak datang ke fasilitas kesehatan karena khawatir tertular Covid-19 atau karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selain itu, munculnya potensi gangguan rantai pasok yang membatasi ketersediaan alat kontrasepsi di beberapa daerah.

Tidak dapat diaksesnya pelayanan KB, khususnya di Indonesia, menjadi ancaman terjadinya putus penggunaan alat kontrasepsi dan kehamilan yang tidak diinginkan. Sementara itu, secara global sebanyak 47 juta wanita tidak dapat mengakses kontrasepsi modern, 7 juta dari mereka mengalami kehamilan yang tidak diinginkan dan 31 juta kasus kekerasan berbasis gender akan terjadi jika lockdown berlanjut hingga 6 bulan di 114 negara berpenghasilan rendah dan menengah (UNFPA, 2020).

Pandemi Covid-19 membuka kerentanan sistem kesehatan masyarakat kita. Penyebaran virus ini tidak pilih-pilih, dari pekerja dengan penghasilan rendah, orang yang tinggal di daerah kumuh maupun perkotaan, terutama perempuan dan anak perempuan, migran dan pengungsi adalah sub populasi yang paling rentan.

Uttara Bharath Kumar, Senior Technical Advisor John Hopkins Centre for Communication Programs, juga menjelaskan bahwa masyarakat terpapar banyak informasi yang datang dari seluruh penjuru, rumor dan misinformasi yang.

Situasi informasi pelayanan KB di negara selain Indonesia, menurut Uttara juga menjadi sangat terbatas. Sehingga implementasinya berubah menjadi lebih virtual dengan membagikan informasi melalui saluran-saluran digital dan smartphone.

President of Asian Population Association Aris Ananta menganjurkan BKKBN untuk dapat melaksanakan kembali pelayanan KB secara masif seperti sebelum pandemi dengan protokol kesehatan yang ketat. "Masyarakat berhak mendapatkan akses KB walau di tengah pandemi karena kontrasepsi adalah kebutuhan dasar. BKKBN harus fokus terhadap unmeet need terutama di rural area atau daerah pedesaan yang jauh dari fasilitas kesehatan dan sulit dalam mengakses KB, dan memprioritaskan penggunakan kontrasepsi jangka panjang," kata Aris.