BKKBN Pastikan Kelancaran Pasokan Alat Kontrasepsi di Masa Pandemi

JAKARTA - Pandemi Covid-19 berdampak mendalam pada akses pelayanan keluarga berencana (KB) maupun informasi kesehatan reproduksi seksual. Seluruh negara di dunia kini berjuang untuk memastikan bahwa pelayanan dalam program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi tetap tersedia.

Demikian disampaikan Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo ketika membuka webinar bertajuk 'Covid-19: Public Health and Economic Perspective' (25/6/2020).

Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan BKKBN Prof. Rizal Damanik mengungkapkan bahwa pihaknya mencatat populasi dunia diperkirakan akan meningkat 2 miliar orang dalam 30 tahun ke depan; bertambah dari 7,7 miliar pada tahun 2019 menjadi 9,7 miliar pada tahun 2050.

"Sembilan negara termasuk Indonesia, akan mencapai lebih dari setengah proyeksi pertumbuhan antara sekarang dan 2050. Masih terlalu dini, jika saya berasumsi bahwa wabah Covid-19 mungkin mengubah proyeksi populasi global,” kata Rizal.

Dari hasil pengamatan BKKBN, di Indonesia perempuan memilih untuk tidak datang ke fasilitas kesehatan karena khawatir tertular Covid-19 atau karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selain itu, munculnya potensi gangguan rantai pasok yang membatasi ketersediaan alat kontrasepsi di beberapa daerah.

Tidak dapat diaksesnya pelayanan KB, khususnya di Indonesia, menjadi ancaman terjadinya putus penggunaan alat kontrasepsi dan kehamilan yang tidak diinginkan. Sementara itu, secara global sebanyak 47 juta wanita tidak dapat mengakses kontrasepsi modern, 7 juta dari mereka mengalami kehamilan yang tidak diinginkan dan 31 juta kasus kekerasan berbasis gender akan terjadi jika lockdown berlanjut hingga 6 bulan di 114 negara berpenghasilan rendah dan menengah (UNFPA, 2020).

Pandemi Covid-19 membuka kerentanan sistem kesehatan masyarakat kita. Penyebaran virus ini tidak pilih-pilih, dari pekerja dengan penghasilan rendah, orang yang tinggal di daerah kumuh maupun perkotaan, terutama perempuan dan anak perempuan, migran dan pengungsi adalah sub populasi yang paling rentan.

Uttara Bharath Kumar, Senior Technical Advisor John Hopkins Centre for Communication Programs, juga menjelaskan bahwa masyarakat terpapar banyak informasi yang datang dari seluruh penjuru, rumor dan misinformasi yang.

Situasi informasi pelayanan KB di negara selain Indonesia, menurut Uttara juga menjadi sangat terbatas. Sehingga implementasinya berubah menjadi lebih virtual dengan membagikan informasi melalui saluran-saluran digital dan smartphone.

President of Asian Population Association Aris Ananta menganjurkan BKKBN untuk dapat melaksanakan kembali pelayanan KB secara masif seperti sebelum pandemi dengan protokol kesehatan yang ketat. "Masyarakat berhak mendapatkan akses KB walau di tengah pandemi karena kontrasepsi adalah kebutuhan dasar. BKKBN harus fokus terhadap unmeet need terutama di rural area atau daerah pedesaan yang jauh dari fasilitas kesehatan dan sulit dalam mengakses KB, dan memprioritaskan penggunakan kontrasepsi jangka panjang," kata Aris.

Pelayanan KB sudah seharusnya berfokus untuk menjangkau kelompok yang kurang terlayani, terutama di daerah dengan unmeet need yang tinggi, termasuk orang miskin dan mereka yang tidak memiliki asuransi kesehatan.

“BKKBN bekerja sama dengan 500 pemerintah daerah, kami memastikan bahwa distribusi alat kontrasepsi dari gudang ke 18 ribu fasilitas kesehatan di Kab/Kota sudah sesuai dengan perencanaan re-supply. Inovasi rantai pasok berbasis masyarakat dibantu dengan PLKB telah diperkenankan untuk memberikan kontrasepsi secara langsung kepada pasangan usia subur yang telah memenuhi syarat. Kami berterima kasih kepada pemerintah daerah dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) atas komitmen gigih mereka dalam mendidik dan tetap menyediakan pelayanan KB dalam situasi saat ini,” tambah Rizal.

Memperingati hari ke-27 keluarga Indonesia dan peringatan 50 tahun BKKBN dalam mempertahankan populasi dan program keluarga berencana di Indonesia, bekerja sama dengan mitra lokal dan internasional seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kesehatan, JHCCP, dan Asian Population Association (APA) mengadakan webinar yang diselenggarakan melalui aplikasi Zoom dan disiarkan secara langsung di akun Youtube, Facebook, dan Instagram BKKBNOfficial.

Jumlah peserta yang hadir pada Zoom sejumlah 680 dan menonton siaran langsung sekitar 700 penonton. Selain Prof Rizal Damanik, narasumber acara tersebut adalah President of Asian Population Association (APA) Prof Aris Ananta, dan Senior Technical Advisor John Hopkins Centre for Communication Programs Uttara Bharath Kumar.

Sementara pembahas webinar adalah Prof. Gavin Jones dari Australian National University dan dr. Iwan Ariawan dari Universitas Indonesia.