KPU Beber Daftar Konsekuensi DOB Papua dan IKN pada Pemilu 2024
Rabu, 29 Juni 2022 - 22:42 WIB
loading...
A
A
A
"Pertanyaannya adalah kira-kira untuk pengisian itu mengikuti dalam pemilu besok atau nanti setelah pemilu 2024. Demikian juga kalau ada daerah baru sebagai sebuah daerah otonomi pasti ada gubernur baru mau diisi kapan? Pilkada 2024 atau kapan?" ujarnya.
Persoalan lain yang berpotensi timbul adalah pemindahan ibu kota negara. Apalagi, UU IKN menegaskan akan ada pemilu, baik pilpres maupun pileg.
"Dengan begitu, konsekuensi elektoralnya pasti ada Dapil baru khusus IKN untuk DPR RI, begitu pula Dapil baru untuk DPD. Konsekuensinya ada dua terkait IKN, pertama Kalimantan Timur dan kedua Jakarta," tuturnya.
Menurut dia, akan ada perubahan dapil-dapil di wilayah Kalimantan Timur. Sehingga, perlu ada perubahan-perubahan yang berkaitan dengan undang-undang. "Nah instrumen-instrumen hukum untuk itu adalah undang-undang pemilu," katanya.
Persoalan lain yang berpotensi timbul adalah pemindahan ibu kota negara. Apalagi, UU IKN menegaskan akan ada pemilu, baik pilpres maupun pileg.
"Dengan begitu, konsekuensi elektoralnya pasti ada Dapil baru khusus IKN untuk DPR RI, begitu pula Dapil baru untuk DPD. Konsekuensinya ada dua terkait IKN, pertama Kalimantan Timur dan kedua Jakarta," tuturnya.
Menurut dia, akan ada perubahan dapil-dapil di wilayah Kalimantan Timur. Sehingga, perlu ada perubahan-perubahan yang berkaitan dengan undang-undang. "Nah instrumen-instrumen hukum untuk itu adalah undang-undang pemilu," katanya.
Lihat Juga :
