Koalisi Politik untuk Kesehatan Rakyat
loading...
Zaenal Abidin (Foto: Ist)
A
A
A
Zaenal Abidin
Penulis adalah Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia, periode 2012-2015
MENJELANG pesta demokrasi 2024 partai politik sibuk melakukan pertemuan dan silaturahmi politik guna menggalang koalisi dengan sesama partai. Salah satu agenda dalam pertemuanya adalah membicarakan bakal calon presiden dan wakil presiden yang akan di sodorkan ke publik pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden mendatang. Itu yang terjadi di pusat.
Di daerah pun tidak kalah sibuknya. Mereka juga gencar menyelenggarakan pertemuan. Tujuannya sama, yakni menjajaki kemungkinan berkaolisi dalam pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota pada pemilu kepala daerah (pilkada) yang juga akan berlangsung pada 2024.
Tentu saja berkoalisi itu sah. Namun, seharusnya sudah jelas platform politik apa yang diusung dan sejauh mana platform tersebut terkait langsung dengan kepentingan rakyat. Dan, juga harus jelas bagaimana pelibatan masyarakat atau rakyat dalam perumusannya.
Derajat Kesehatan sebagai Kepentingan Rakyat
Setiap rakyat membentuk negara pasti mempunyai tujuan atau kepentingan bersama, sebagaimana rakyat Indonesia sendiri. Kepentingan rakyat Indonesia dalam bernegara sangat jelas termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945; “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”
Berkaitan dengan pernyataan kehendak untuk memajukan kesejahteraan umum di atas, tentu sangat erat hubungannya dengan peningkatan derajat kesehatan rakyat Indonesia. Sebab secara tersirat kalimat memajukan kesejahteraan umum dapat dimaknai sebagai keinginan negara untuk mencapai kemakmuran bersama melalui peningkatan derajat kesehatan rakyat dan meningkatkan pendapatannya melalui penciptaan lapangan kerja yang layak sesuai nilai kemanusiaan.
Meningkatkan derajat kesehatan jelas maksudnya untuk membuat rakyat menjadi sehat. Adapun meningkatkan pendapatan dan bertambahnya kecerdasan disertai meningkatnya pemahaman tentang kesehatan secara tidak langsung dapat membuat rakyat sehat. Sebaliknya pun demikian, derajat kesehatan menjadi syarat utama untuk tercapainya kecerdasan, meningkatkan pendapatan dan terwujudnya kemakmuran. Bahkan dengan rakyat sehat, mereka dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Hal di atas sangat relevan dengan faktor determinan yang memengaruhi derajat kesehatan menurut Terori Klasik Hendrik L. Blum. faktor deteminan tersebut, yakni: a) lingkungan, baik lingkungan fisik maupun non fisik (sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya; b) perilaku; c) pelayanan kesehatan; d) keturunan atau herediter.
Pelayanan kesehatan. Sekali pun berada di urutan ketiga dalam Teori Blum, namun sebagai subsistem dari sistem kesehatan nasional, tetap memegang peran penting dalam peningkatan derajat kesehatan. Terutama untuk melayani individu yang sangat membutuhkannya. Apalagi ketika intervensi faktor determinan lingkungan dan perilaku belum berjalan dengan baik.
Pelayanan Kesehatan
Pelayanan kesehatan mempunyai peranan penting dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Menurut Levey dan Loomba, 1973, pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat.
Pelayanan kesehatan dibedakan atas dua macam. Pertama, pelayanan kesehatan masyarakat atau upaya kesehatan masyarakat (UKM). Ini adalah bagian dari pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, dan sasaran utamanya adalah kelompok dan masyarakat. Kedua, pelayanan kesehatan perorangan atau upaya kesehatan perorangan (UKP). Ini adalah bagian dari pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan, serta sasaran utamanya adalah perorangan dan keluarga.
Penyelenggaraan UKM lebih bersifat peningkatan kesehatan (health promotion) dan pencegahan penyakit (diseases preventive) yang dinilai bersifat efektif dan efisien. Intervensi UKM adalah terhadap keempat faktor determinan sebagaimana Teori Blum di atas. Tujuan pokoknya ialah untuk menjaga kesehatan, mengembangkan kesehatan, dan menghindari penyakit. Sasarannya terutama untuk masyarakat. Sementara UKP atau pelayanan kedokteran (medical services), tujuan utamanya untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan. Sasarannya terutama untuk perorangan dan keluarga.
Meski penjelasan di atas menunjukan adanya perbedaan antara UKM dan UKP, namun keduanya memiliki kesamaan, yakni untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. UKM dan UKP juga mempunyai kesamaan syarat untuk dapat dikatakan sebagai pelayanan kesehatan yang baik, yakni: 1) Tersedia (available) dan berkesinambungan (continous); 2) dapat diterima secara wajar (acceptable); 3) muda dicapai (accesible); 4) muda dijangkau (affordable); 5) bermutu (quality); 6) adil atau berkeadilan.
Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik di dalam suatu negara, diperlukan pemerintahan yang demokratis dan good governance. Pemerintahan demokratis sangat penting dalam penegakan keadilan. Sedang keadilan adalah prasyarat untuk mewujudkan kemakmuran atau kesejahteraan bersama. Ada pun good governance diharapkan dapat memberikan ruang partisipasi kepada berbagai elemen masyatakat untuk merumuskan hal mendasar bagi kesehatan masyarakat dan bangsa.
Patisipasi Masyarakat
Pelayanan kesehatan juga tidak dapat menghindar dari perubahan yang bersifat global. Hal ini sangat terasa dalam penanganan pandemi covid-19. Virus yang berasal dari Wuhan China ini telah meresahkan seluruh negara bangsa di dunia, tak terkecuali Indonesia. Pandemi ini telah menimbulkan masalah besar umat manusia, sakit, kematian, penutupan tempat kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), pengangguran, dan krisis ekonomi. Pandemi pun telah menimbulkan satu negara dengan negara lain saling terhubung dan saling membutuhkan.
Selain pandemi Covid-19, sektor kesehatan Indonesia sendiri masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang belum tuntas. Misalnya, kasus stunting 30,8% dan anemia ibu hamil 48,9% menurur data riset kesehatan dasar (Riksesdas), 2018. Kasus tuberkulosis yang menempatkan Indonesia di peringkat tiga dunia. Demam Berdarah Dengue (DBD) yang sewaktu-waktu mengancam jiwa penduduk. Diare yang merupakan penyakit endemis yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) serta penyumbang angka kematian balita di Indonesia. Delapan penyakit katastropik yang menjadi penyedot dana Jaminan Kesehatan (JKN) terbesar. Dan penyakit jantung adalah yang terbanyak, sekitar 8,3 triliun rupiah berdasarkan data Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2020.
Dalam kondisi seperti di atas, pemerintah harus sadar betul bahwa tidak mungkin ia mampu sendirian untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang sangat kompleks itu. Memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, menyembuhkan, serta memulihkannya, memelukan keterlibatan banyak pihak.
Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah harus mampu mendorong masyarakat untuk mempertahankan eksistensinya. Peran organisasi profesi, perguruan tinggi, pers, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pelaku usaha harus diperkuat, bukan dilucuti. Prinsip-prinsip demokrasi yang melekat pada good governance seharusnyamenempatkan kekuasaan di tangan rakyat, bukan sekehendak penguasa semata.
Dari pihak masyarakat sendiri, perlu menunjukkan semangat, kesadaran dan kemampuannya untuk hidup sehat. Mereka harus menghilangkan rasa takutnya untuk menyampaikan pendapat dan saran atas sesuatu yang dirasakan baik bagi kesehatannya. Walau boleh jadi pendapat itu berbeda dengan kehendak pemerintah.
Karena itu, pelayanan kesehatan sebagai pelayanan publik seharusnya menjadi ranah di mana negara yang diwakili oleh pemerintah, mau dan mampu menumbuhkan partisipasi publik. Membuka diri untuk berdialog dengan berbagai kelompok masyarakat. Pembagian peran yang seimbang, saling melengkapi antarberbagai unsur masyarakat dalam pelayanan kesehatan, bukan sekadar terjadinya check and balance tetapi juga untuk menghasilkan sinergi yang baik dalam mewujudkan keadaan sehat secara bersama.
Bersama elemen masyarakat, pemerintah dan elite politik dapat mengembangkan kebijakan kesehatan yang demokratis dan berkeadilan guna mewujudkan derajat kesehatan rakyat yang setinggi-tingginya. Meningkatkan derajat kesehatan seharusnya selalu menjadi kepentingan dan platform bersama dalam pembentukan koalisi politik yang mengatasnamakan rakyat Indonesia. Wallahu a'lam bishawab.
Baca Juga: koran-sindo.com
Penulis adalah Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia, periode 2012-2015
MENJELANG pesta demokrasi 2024 partai politik sibuk melakukan pertemuan dan silaturahmi politik guna menggalang koalisi dengan sesama partai. Salah satu agenda dalam pertemuanya adalah membicarakan bakal calon presiden dan wakil presiden yang akan di sodorkan ke publik pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden mendatang. Itu yang terjadi di pusat.
Di daerah pun tidak kalah sibuknya. Mereka juga gencar menyelenggarakan pertemuan. Tujuannya sama, yakni menjajaki kemungkinan berkaolisi dalam pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota pada pemilu kepala daerah (pilkada) yang juga akan berlangsung pada 2024.
Tentu saja berkoalisi itu sah. Namun, seharusnya sudah jelas platform politik apa yang diusung dan sejauh mana platform tersebut terkait langsung dengan kepentingan rakyat. Dan, juga harus jelas bagaimana pelibatan masyarakat atau rakyat dalam perumusannya.
Derajat Kesehatan sebagai Kepentingan Rakyat
Setiap rakyat membentuk negara pasti mempunyai tujuan atau kepentingan bersama, sebagaimana rakyat Indonesia sendiri. Kepentingan rakyat Indonesia dalam bernegara sangat jelas termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945; “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”
Berkaitan dengan pernyataan kehendak untuk memajukan kesejahteraan umum di atas, tentu sangat erat hubungannya dengan peningkatan derajat kesehatan rakyat Indonesia. Sebab secara tersirat kalimat memajukan kesejahteraan umum dapat dimaknai sebagai keinginan negara untuk mencapai kemakmuran bersama melalui peningkatan derajat kesehatan rakyat dan meningkatkan pendapatannya melalui penciptaan lapangan kerja yang layak sesuai nilai kemanusiaan.
Meningkatkan derajat kesehatan jelas maksudnya untuk membuat rakyat menjadi sehat. Adapun meningkatkan pendapatan dan bertambahnya kecerdasan disertai meningkatnya pemahaman tentang kesehatan secara tidak langsung dapat membuat rakyat sehat. Sebaliknya pun demikian, derajat kesehatan menjadi syarat utama untuk tercapainya kecerdasan, meningkatkan pendapatan dan terwujudnya kemakmuran. Bahkan dengan rakyat sehat, mereka dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Hal di atas sangat relevan dengan faktor determinan yang memengaruhi derajat kesehatan menurut Terori Klasik Hendrik L. Blum. faktor deteminan tersebut, yakni: a) lingkungan, baik lingkungan fisik maupun non fisik (sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya; b) perilaku; c) pelayanan kesehatan; d) keturunan atau herediter.
Pelayanan kesehatan. Sekali pun berada di urutan ketiga dalam Teori Blum, namun sebagai subsistem dari sistem kesehatan nasional, tetap memegang peran penting dalam peningkatan derajat kesehatan. Terutama untuk melayani individu yang sangat membutuhkannya. Apalagi ketika intervensi faktor determinan lingkungan dan perilaku belum berjalan dengan baik.
Pelayanan Kesehatan
Pelayanan kesehatan mempunyai peranan penting dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Menurut Levey dan Loomba, 1973, pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat.
Pelayanan kesehatan dibedakan atas dua macam. Pertama, pelayanan kesehatan masyarakat atau upaya kesehatan masyarakat (UKM). Ini adalah bagian dari pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, dan sasaran utamanya adalah kelompok dan masyarakat. Kedua, pelayanan kesehatan perorangan atau upaya kesehatan perorangan (UKP). Ini adalah bagian dari pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan, serta sasaran utamanya adalah perorangan dan keluarga.
Penyelenggaraan UKM lebih bersifat peningkatan kesehatan (health promotion) dan pencegahan penyakit (diseases preventive) yang dinilai bersifat efektif dan efisien. Intervensi UKM adalah terhadap keempat faktor determinan sebagaimana Teori Blum di atas. Tujuan pokoknya ialah untuk menjaga kesehatan, mengembangkan kesehatan, dan menghindari penyakit. Sasarannya terutama untuk masyarakat. Sementara UKP atau pelayanan kedokteran (medical services), tujuan utamanya untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan. Sasarannya terutama untuk perorangan dan keluarga.
Meski penjelasan di atas menunjukan adanya perbedaan antara UKM dan UKP, namun keduanya memiliki kesamaan, yakni untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. UKM dan UKP juga mempunyai kesamaan syarat untuk dapat dikatakan sebagai pelayanan kesehatan yang baik, yakni: 1) Tersedia (available) dan berkesinambungan (continous); 2) dapat diterima secara wajar (acceptable); 3) muda dicapai (accesible); 4) muda dijangkau (affordable); 5) bermutu (quality); 6) adil atau berkeadilan.
Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik di dalam suatu negara, diperlukan pemerintahan yang demokratis dan good governance. Pemerintahan demokratis sangat penting dalam penegakan keadilan. Sedang keadilan adalah prasyarat untuk mewujudkan kemakmuran atau kesejahteraan bersama. Ada pun good governance diharapkan dapat memberikan ruang partisipasi kepada berbagai elemen masyatakat untuk merumuskan hal mendasar bagi kesehatan masyarakat dan bangsa.
Patisipasi Masyarakat
Pelayanan kesehatan juga tidak dapat menghindar dari perubahan yang bersifat global. Hal ini sangat terasa dalam penanganan pandemi covid-19. Virus yang berasal dari Wuhan China ini telah meresahkan seluruh negara bangsa di dunia, tak terkecuali Indonesia. Pandemi ini telah menimbulkan masalah besar umat manusia, sakit, kematian, penutupan tempat kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), pengangguran, dan krisis ekonomi. Pandemi pun telah menimbulkan satu negara dengan negara lain saling terhubung dan saling membutuhkan.
Selain pandemi Covid-19, sektor kesehatan Indonesia sendiri masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang belum tuntas. Misalnya, kasus stunting 30,8% dan anemia ibu hamil 48,9% menurur data riset kesehatan dasar (Riksesdas), 2018. Kasus tuberkulosis yang menempatkan Indonesia di peringkat tiga dunia. Demam Berdarah Dengue (DBD) yang sewaktu-waktu mengancam jiwa penduduk. Diare yang merupakan penyakit endemis yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) serta penyumbang angka kematian balita di Indonesia. Delapan penyakit katastropik yang menjadi penyedot dana Jaminan Kesehatan (JKN) terbesar. Dan penyakit jantung adalah yang terbanyak, sekitar 8,3 triliun rupiah berdasarkan data Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2020.
Dalam kondisi seperti di atas, pemerintah harus sadar betul bahwa tidak mungkin ia mampu sendirian untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang sangat kompleks itu. Memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, menyembuhkan, serta memulihkannya, memelukan keterlibatan banyak pihak.
Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah harus mampu mendorong masyarakat untuk mempertahankan eksistensinya. Peran organisasi profesi, perguruan tinggi, pers, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pelaku usaha harus diperkuat, bukan dilucuti. Prinsip-prinsip demokrasi yang melekat pada good governance seharusnyamenempatkan kekuasaan di tangan rakyat, bukan sekehendak penguasa semata.
Dari pihak masyarakat sendiri, perlu menunjukkan semangat, kesadaran dan kemampuannya untuk hidup sehat. Mereka harus menghilangkan rasa takutnya untuk menyampaikan pendapat dan saran atas sesuatu yang dirasakan baik bagi kesehatannya. Walau boleh jadi pendapat itu berbeda dengan kehendak pemerintah.
Karena itu, pelayanan kesehatan sebagai pelayanan publik seharusnya menjadi ranah di mana negara yang diwakili oleh pemerintah, mau dan mampu menumbuhkan partisipasi publik. Membuka diri untuk berdialog dengan berbagai kelompok masyarakat. Pembagian peran yang seimbang, saling melengkapi antarberbagai unsur masyarakat dalam pelayanan kesehatan, bukan sekadar terjadinya check and balance tetapi juga untuk menghasilkan sinergi yang baik dalam mewujudkan keadaan sehat secara bersama.
Bersama elemen masyarakat, pemerintah dan elite politik dapat mengembangkan kebijakan kesehatan yang demokratis dan berkeadilan guna mewujudkan derajat kesehatan rakyat yang setinggi-tingginya. Meningkatkan derajat kesehatan seharusnya selalu menjadi kepentingan dan platform bersama dalam pembentukan koalisi politik yang mengatasnamakan rakyat Indonesia. Wallahu a'lam bishawab.
Baca Juga: koran-sindo.com
(bmm)
Explore More