Sejumlah Pihak Klaim Wilayah Indonesia, Moeldoko: Kedaulatan NKRI Tak Bisa Dikompromikan
Sabtu, 25 Juni 2022 - 16:43 WIB
loading...
A
A
A
Secara khusus, KSP berkomitmen untuk mendorong integrasi pengamanan laut di Selat Malaka dan Laut Natuna Utara dalam kerangka implementasi PP 13/2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
Baca juga: Jaga Wilayah Terluar di Natuna, Irwasum Polri Resmikan Polsek Pulau Laut
“Jadi jangan pernah berpikir kalian bekerja sendirian. Setidaknya ada 18 Kementerian/Lembaga yang bekerja dalam mengelola batas negara, ini memang tidak mudah. Jadi, KSP akan terus berupaya mencari bottleneck dari situasi yang sulit tersebut,” imbuh Moeldoko.
Saat ini, skema pengamanan di wilayah perairan masih belum optimal karena perencanaan pengamanan wilayah perairan dilakukan secara parsial, bersifat sektoral dan terbatas pada tupoksi masing-masing kementerian dan lembaga. Selain itu, pelaksanaan operasi dan patroli bersama yang dikerjasamakan masih bersifat sektoral berbasis isu, dan temporer dengan batas waktu yang berbeda-beda.
Sementara itu, penguatan Keamanan Laut di perairan Natuna menjadi salah satu dari 41 Major Project pembangunan dengan alokasi APBN sebesar Rp12,2 triliun. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun memberikan perhatian yang serius terhadap isu pengamanan wilayah perairan perbatasan, dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, kawasan terluar dan pulau terdepan.
Baca juga: Jaga Wilayah Terluar di Natuna, Irwasum Polri Resmikan Polsek Pulau Laut
“Jadi jangan pernah berpikir kalian bekerja sendirian. Setidaknya ada 18 Kementerian/Lembaga yang bekerja dalam mengelola batas negara, ini memang tidak mudah. Jadi, KSP akan terus berupaya mencari bottleneck dari situasi yang sulit tersebut,” imbuh Moeldoko.
Saat ini, skema pengamanan di wilayah perairan masih belum optimal karena perencanaan pengamanan wilayah perairan dilakukan secara parsial, bersifat sektoral dan terbatas pada tupoksi masing-masing kementerian dan lembaga. Selain itu, pelaksanaan operasi dan patroli bersama yang dikerjasamakan masih bersifat sektoral berbasis isu, dan temporer dengan batas waktu yang berbeda-beda.
Sementara itu, penguatan Keamanan Laut di perairan Natuna menjadi salah satu dari 41 Major Project pembangunan dengan alokasi APBN sebesar Rp12,2 triliun. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun memberikan perhatian yang serius terhadap isu pengamanan wilayah perairan perbatasan, dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, kawasan terluar dan pulau terdepan.
(cip)
Lihat Juga :
