Sejumlah Pihak Klaim Wilayah Indonesia, Moeldoko: Kedaulatan NKRI Tak Bisa Dikompromikan

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah hal yang tidak bisa dikompromikan. Moeldoko pun menyerukan agar Kementerian dan Lembaga mampu bekerja secara kolaboratif demi menjaga keutuhan wilayah NKRI.

Hal itu disampaikan Moeldoko merespons beberapa klaim terhadap wilayah Indonesia oleh beberapa pihak luar serta ancaman eksternal terhadap kedaulatan wilayah NKRI. Tidak hanya itu, Moeldoko langsung mengadakan rapat koordinasi di Batam, Kepulauan Riau dengan beberapa Kementerian/Lembaga untuk memperkuat pengamanan wilayah laut Indonesia.

“Kalau sudah berbicara kedaulatan negara, ini pasti akan menyulut emosi yang tinggi. Kita harus mengelola konstelasi ini. Di satu sisi, kita harus mengelola emosi masyarakat Indonesia, di satu sisi kita harus mengelola gangguan-gangguan terhadap kedaulatan Indonesia,” kata Moeldoko, Sabtu (25/6/2022).



Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan dari Kemenko Polhukam, Bakamla, Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Kogabwilhan I ini diharapkan bisa memahami rumitnya situasi di perbatasan utamanya di batas-batas wilayah laut terluar Indonesia. Moeldoko memastikan KSP sebagai lembaga yang mengawal isu-isu strategis nasional akan bekerja mengelola persoalan batas-batas negara dan kedaulatan Indonesia.

Secara khusus, KSP berkomitmen untuk mendorong integrasi pengamanan laut di Selat Malaka dan Laut Natuna Utara dalam kerangka implementasi PP 13/2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.



“Jadi jangan pernah berpikir kalian bekerja sendirian. Setidaknya ada 18 Kementerian/Lembaga yang bekerja dalam mengelola batas negara, ini memang tidak mudah. Jadi, KSP akan terus berupaya mencari bottleneck dari situasi yang sulit tersebut,” imbuh Moeldoko.

Saat ini, skema pengamanan di wilayah perairan masih belum optimal karena perencanaan pengamanan wilayah perairan dilakukan secara parsial, bersifat sektoral dan terbatas pada tupoksi masing-masing kementerian dan lembaga. Selain itu, pelaksanaan operasi dan patroli bersama yang dikerjasamakan masih bersifat sektoral berbasis isu, dan temporer dengan batas waktu yang berbeda-beda.

Sementara itu, penguatan Keamanan Laut di perairan Natuna menjadi salah satu dari 41 Major Project pembangunan dengan alokasi APBN sebesar Rp12,2 triliun. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun memberikan perhatian yang serius terhadap isu pengamanan wilayah perairan perbatasan, dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, kawasan terluar dan pulau terdepan.