Perindo soal Paham Khilafatul Muslimin: Pendidikan Karakter Agama dan Pancasila Bentengnya

JAKARTA - Pemerintah melarang organisasi Khilafatul Muslimin dan segala aktivitasnya. Organisasi yang dipimpin Abdul Qadir Hasan Baraja dianggap bertentangan dengan Pancasila. Selain itu, ormas tersebut juga terindikasi mendirikan ingin negara dalam negara.

Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Keagamaan Abdul Khaliq Ahmad menyatakan, diperlukan penguatan pendidikan karakter untuk membentengi masyarakat dari paham Organisasi Khilafatul Muslimin. Pendidikan karakter tersebut menurutnya tetap berdasarkan pada agama dan Pancasila.



"Penguatan pendidikan karakter yang bersumber dari agama dan bersumber dari Pancasila," kata Khaliq kepada MNC Media, Jumat (17/6/2022) malam.

"Jadi kalau dua sumber ini dioptimalkan baik dalam bentuk efeksi maupun psikomotoriknya, maka insyaallah gurita itu (Khilafatul Muslimin) akan menjadi kecil," ucapnya.

Dengan penguatan pendidikan karakter dengan dua sumber tersebut, penyebaran faham Khilafatul Muslimin dan sejenisnya daat ditekan Ia menyebutkan, ideologi khilafah tidak berbeda dengan virus yang akan selalu berkembang dan muncul varian-varian baru.



Khaliq menambahkan, guna menekan penyebaran faham tersebut juga perlu mempertimbangkan sosial media. Menurutnya, narasi-narasi yang mengajak masyarakat untuk bergabung, khususnya remaja banyak beredar di media sosial.

"Jadi saya pikir kementerian atau lembaga yang terkait dengan hal ini perlu juga mengoptimalkan perannya," ujarnya.