Program Ketahanan Pangan Di 10 Kabupaten ini Jangan Sampai Kendor

JAKARTA - Pemerintah akan segara menyalurkan dana segar atau Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 52 Triliun untuk 12 BUMN. Kucuran dana ini menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pemerintah dengan berbagai pertimbangan menilai ke12 BUMN ini harus dibantu, karena memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu dari 12 BUMN itu adalah Perum Bulog. BUMN penjaga harga pangan, khususnya beras ini direncanakan akan mendapat suntikan dana sebesar 10,5 Triliun.

Sudah bisa ditebak, dana sebesar itu akan jadi senjata Bulog untuk terus bisa menjaga ketahanan pangan dari sisi supply bahan pangan pokok, alias beras. Menjaga ketahanan pangan, memang akan jadi tugas berat pemerintah di tengah pandemi Covid 19. Ketahanan pangan bukan hanya merisaukan Indonesia, tapi sudah menjadi perhatian negara-negara lain di dunia. Bahkan FAO pun telah mengirim sinyal ke negara-negara di dunia, bahwa pandemi Corona bisa membawa dunia dalam kondisi krisis pangan.

Di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir, memang telah terjadi penurunan harga pada sejumlah komoditas pangan. baik ditingkat petani, nelayan maupun peternak. Ini terjadi karena banyaknya daerah yang memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala besar), terganggunya jalur logistik serta produksi yang melimpah karena musim panen tiba. Sejumlah komoditi saat pendemi memang tengah memasuki panen raya. Seperti jagung, padi,cabai. begitupun juga untuk ayam, ikan dan telur.

Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Bustanul Arifin mengatakan krisis pangan memang tengah mengintai Indonesia. Dipicu dari sisi permintaan (demand side). Krisis pangan akan lebih parah, jika ketersedaian stock bahan pangan ikut turun.

Dari data yang dipublikasikan BPS, tanda-tanda krisis pangan itu sudah terjadis ejak awal tahun ini. Ditndi dengan merosotnya Nilai Tukar Petani (NTP) dalam rentang Januari hingga Mei 2020. NTP di Januari tercatat 104,16 dan terus turun hingga Mei yang mencapai 99,47. Untuk diketahui nilai NTP di bawah 100 berarti pendapatan petani lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhannya.

Menghadapi ancaman ini Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Kementrian Pertanian Dedi Nursyamsi mengatakan, kondisi pandemi sangat mempengaruhi proses penyediaan pangan bagi masyarakat. Aktivitas produksi pertanian terganggu, begitu juga hasil produksi, distribusi produk pertanian ke konsumen, penyerapan tenaga kerja, serta pendapatan rumah tangga petani.

Dedi Nursyamsi menjelaskan dalam mengantisipasi krisis pangan dan kekeringan di tahun 2020 maupun di tahun 2021, serta recovery dampak Covid-19, Kementerian Pertanian sudah mempersiapkan langkah-langkah antisipasinya. Diantaranya melakukan Gerakan Bersama Tim Supervisi dan Pendampingan Program Utama Kementerian Pertanian.

Kegiatan dari gerakan ini, antara lain memantau dan memastikan kesiapan percepatan tanam Musim Tanam II tahun 2020. Khususnya, pengolahan lahan untuk pertanaman, penyiapan benih dan pupuk serta sarpras lainnya, pembiayaan pertanian melalui KUR, dan operasionalisasi alat dan mesin pertanian.

Selain itu, juga memantau dan memastikan kesiapan cadangan beras tingkat provinsi dan kabupaten kota. Memastikan agar para PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) mengkoordinasikan cadangan beras tingkat di desa. Serta ensosialisasikan gerakan diversifikasi pangan lokal dengan slogan "Indah, Bahagia dengan Makanan Lokal".