Kemenkumham Terima 385.980 Serangan Siber, Terbesar dari Amerika
Selasa, 14 Juni 2022 - 13:06 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Miris, Kualitas Keamanan Siber Indonesia Urutan 83 dari 160 Negara
Serangan siber itu antara lain berupa Malicious Session sebanyak 71%. Kemudian, Server Side Code Injection 21% dan Malicious Scan sejumlah 6%. Adapun, serangan siber terbesar berasal dari Amerika Serikat sebesar 71%. "Alhamdulillah, terhadap serangan-serangan tersebut, kita berhasil menangkalnya," kata Andap.
Sekadar informasi, CSIRT merupakan organisasi atau tim yang bertanggung jawab untuk menerima, meninjau, dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber. Beberapa fungsi dari CSIRT, di antaranya untuk memberikan layanan reaktif mulai dari koordinasi insiden, triase insiden, dan resolusi insiden.
Kemenkumham dipilih sebagai satu dari 25 kementerian atau lembaga yang dipercaya untuk membentuk CSIRT. Andap berharap CSIRT dapat dijadikan wujud perlindungan dan kedaulatan data, khususnya data-data Warga Negara Indonesia (WNI).
"Kedaulatan data harus diwujudkan, tidak boleh ada kompromi. Kebijakan tujuan utamanya adalah untuk melindungi kepentingan rakyat, serta melindungi kepentingan bangsa dan negara," katanya.
Serangan siber itu antara lain berupa Malicious Session sebanyak 71%. Kemudian, Server Side Code Injection 21% dan Malicious Scan sejumlah 6%. Adapun, serangan siber terbesar berasal dari Amerika Serikat sebesar 71%. "Alhamdulillah, terhadap serangan-serangan tersebut, kita berhasil menangkalnya," kata Andap.
Sekadar informasi, CSIRT merupakan organisasi atau tim yang bertanggung jawab untuk menerima, meninjau, dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber. Beberapa fungsi dari CSIRT, di antaranya untuk memberikan layanan reaktif mulai dari koordinasi insiden, triase insiden, dan resolusi insiden.
Kemenkumham dipilih sebagai satu dari 25 kementerian atau lembaga yang dipercaya untuk membentuk CSIRT. Andap berharap CSIRT dapat dijadikan wujud perlindungan dan kedaulatan data, khususnya data-data Warga Negara Indonesia (WNI).
"Kedaulatan data harus diwujudkan, tidak boleh ada kompromi. Kebijakan tujuan utamanya adalah untuk melindungi kepentingan rakyat, serta melindungi kepentingan bangsa dan negara," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
