Sebut Draf RKUHP Masih Bermasalah, Ini 3 Seruan BEM UI
Selasa, 14 Juni 2022 - 07:22 WIB
loading...
Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI Melki Sedek Huang mengungkapkan draf terakhir KUHP yang bisa diakses publik masih bermasalah. Foto/ist
A
A
A
JAKARTA - Rencana pemerintah dan DPR mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang tertunda sejak 2019 kembali dipersoalkan. Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI Melki Sedek Huang mengungkapkan draf terakhir KUHP yang bisa diakses publik masih bermasalah.
"Pemerintah dan DPR RI hanya sebatas menginformasikan matriks yang berisikan empat belas isu krusial RKUHP, padahal setidaknya terdapat 24 poin masalah dalam Daftar Inventarisasi Masalah RKUHP versi September 2019 yang diajukan oleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP," ujar Melki dalam pernyataan yang dikutip Selasa (13/6/2022).
Baca juga: Formappi Protes Draf Terbaru RUU KUHP Tak Tersedia: Jangan Kucing-kucingan!
Tak hanya itu, dalam RDP tersebut, Pemerintah dan DPR RI justru menyepakati untuk langsung membawa RKUHP ke dalam rapat paripurna karena pembahasan tingkat pertama telah dilakukan pada periode sebelumnya.
"Keputusan tersebut sejatinya patut disayangkan mengingat tidak terdapat pembahasan lebih lanjut terhadap substansi RKUHP yang menjunjung tinggi transparansi serta partisipasi publik yang bermakna," kata Melki Sedek Huang.
"Pemerintah dan DPR RI hanya sebatas menginformasikan matriks yang berisikan empat belas isu krusial RKUHP, padahal setidaknya terdapat 24 poin masalah dalam Daftar Inventarisasi Masalah RKUHP versi September 2019 yang diajukan oleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP," ujar Melki dalam pernyataan yang dikutip Selasa (13/6/2022).
Baca juga: Formappi Protes Draf Terbaru RUU KUHP Tak Tersedia: Jangan Kucing-kucingan!
Tak hanya itu, dalam RDP tersebut, Pemerintah dan DPR RI justru menyepakati untuk langsung membawa RKUHP ke dalam rapat paripurna karena pembahasan tingkat pertama telah dilakukan pada periode sebelumnya.
"Keputusan tersebut sejatinya patut disayangkan mengingat tidak terdapat pembahasan lebih lanjut terhadap substansi RKUHP yang menjunjung tinggi transparansi serta partisipasi publik yang bermakna," kata Melki Sedek Huang.
Lihat Juga :
