Mahfud MD di Belanda: Indonesia Negara yang Pluralis, namun Sudah Sah Secara Syar'i
Minggu, 12 Juni 2022 - 17:55 WIB
loading...
A
A
A
Ia menjelaskan bahkan Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa NKRI adalah darul mitsaq atau negara hasil kesepakatan, sedangkan Muhammadiyah mengatakan NKRI adalah darul ahdi wa al syahadah, negara hasil perjanjian dan tempat mengisi dengan pembangunan berdasarkan perbedaan-perbedaan.
“Negara Indonesia menurut fiqih Islam sudah memenuhi kaidah negara yaitu, menjaga dan melindungi beragama, menjaga keselamatan jiwa warganya, menjaga hak atas harta, menjaga kemurnian akal, dan menjaga kesucian keturunan,” jelas Menko.
Jadi menurutnya, negara berdasarkan Pancasila itu sudah sah secara syar’i sudah sama dnegan piagam Madinah jaman Nabi Muhammad.
“Secara fiqh bernegara, Indonesia negara yang pluralis, karena diciptakan Allah berbeda-beda, dan kalau kita bersatu, insya Allah Indonesia Makmur,” kata Mahfud. Baca juga: Mahfud MD Apresiasi Langkah Kapolri Merespons Publik soal Kasus AKBP Brotoseno
Minggu pagi Mahfud MD meninggalkan Amsterdam menuju Jenewa, Swiss. Di sana, Mahfud MD akan menyampaikan statement pemerintah terkait kemajuan HAM di Indonesia pada Sidang Dewan HAM PBB dan bertemu dengan Ketua Komisi Tinggi HAM PBB.
“Negara Indonesia menurut fiqih Islam sudah memenuhi kaidah negara yaitu, menjaga dan melindungi beragama, menjaga keselamatan jiwa warganya, menjaga hak atas harta, menjaga kemurnian akal, dan menjaga kesucian keturunan,” jelas Menko.
Jadi menurutnya, negara berdasarkan Pancasila itu sudah sah secara syar’i sudah sama dnegan piagam Madinah jaman Nabi Muhammad.
“Secara fiqh bernegara, Indonesia negara yang pluralis, karena diciptakan Allah berbeda-beda, dan kalau kita bersatu, insya Allah Indonesia Makmur,” kata Mahfud. Baca juga: Mahfud MD Apresiasi Langkah Kapolri Merespons Publik soal Kasus AKBP Brotoseno
Minggu pagi Mahfud MD meninggalkan Amsterdam menuju Jenewa, Swiss. Di sana, Mahfud MD akan menyampaikan statement pemerintah terkait kemajuan HAM di Indonesia pada Sidang Dewan HAM PBB dan bertemu dengan Ketua Komisi Tinggi HAM PBB.
(kri)
Lihat Juga :
