Sepakati Asumsi RAPBN 2021, Kesehatan-Ekonomi Jadi Prioritas
Rabu, 24 Juni 2020 - 08:43 WIB
loading...
A
A
A
Dengan proyeksi asumsi makro RAPBN 2021 sebagai acuan penyusunan APBN 2021, pemerintah akan menjalankan sejumlah kebijakan, di antaranya penanganan bidang kesehatan, akselerasi pemulihan ekonomi nasional dan penguatan reformasi bidang bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, belanja negara, transfer ke daerah dan dana desa. (Baca juga: Tentara Suriah Ditangkap karena Melamar Putri Assad)
Lalu ketahanan bencana dengan memprioritaskan percepatan pemulihan manufaktur, pariwisata dan investasi, serta pemanfaatan teknologi informasi. Selanjutnya memberikan stimulus ekonomi yang berkeadilan, tepat sasaran, dan produktif dengan fokus pada sektor informal, UMKM, petani, nelayan, sektor korporasi dan BUMN yang memiliki peran startegis bagi masyarakat.
Pemerintah juga akan menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan efektivitas perlindungan sosial, memperkuat kebijakan dalam pengendalian impor khususnya pangan, serta meningkatkan nilai tukar petani dan nelayan.
Lalu memperkuat sinergi kebijakan sektor dan fiskal dalam meningkatkan produktivitas sektoral untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat industri nasional. Defisit anggaran juga akan dikendalikan dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, serta menjaga ruang fiskal dan keberlanjutan APBN.
Ketua Komisi XI Dito Ganinduto mengatakan, kesepakatan ini nanti akan diajukan dalam Badan Anggaran dan dibahas agar bisa disahkan menjadi undang-undang dalam sidang paripurna. “Kita setujui dan kita bahas lagi (di Banggar),” ujar Dito. (Baca juga: Pilih Penyelamatan Ekonomi atau Nyawa Mirip Buah Simalakama)
Lalu ketahanan bencana dengan memprioritaskan percepatan pemulihan manufaktur, pariwisata dan investasi, serta pemanfaatan teknologi informasi. Selanjutnya memberikan stimulus ekonomi yang berkeadilan, tepat sasaran, dan produktif dengan fokus pada sektor informal, UMKM, petani, nelayan, sektor korporasi dan BUMN yang memiliki peran startegis bagi masyarakat.
Pemerintah juga akan menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan efektivitas perlindungan sosial, memperkuat kebijakan dalam pengendalian impor khususnya pangan, serta meningkatkan nilai tukar petani dan nelayan.
Lalu memperkuat sinergi kebijakan sektor dan fiskal dalam meningkatkan produktivitas sektoral untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat industri nasional. Defisit anggaran juga akan dikendalikan dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, serta menjaga ruang fiskal dan keberlanjutan APBN.
Ketua Komisi XI Dito Ganinduto mengatakan, kesepakatan ini nanti akan diajukan dalam Badan Anggaran dan dibahas agar bisa disahkan menjadi undang-undang dalam sidang paripurna. “Kita setujui dan kita bahas lagi (di Banggar),” ujar Dito. (Baca juga: Pilih Penyelamatan Ekonomi atau Nyawa Mirip Buah Simalakama)
Lihat Juga :
