Bulog Melintas Zaman
Sabtu, 11 Juni 2022 - 09:16 WIB
loading...
A
A
A
Bab ini juga dilengkapi pentingnya cadangan pangan, wabilkhusus CBP, dengan menengok kebijakan di negara-negara di Asia. Secara khusus diulas kebijakan cadangan pangan di China dan Malaysia yang menempuh kebijakan satu pintu, volume cadangan kian diperbesar, dan didukung anggaran penuh. China bahkan amat agresif: membeli lahan-lahan di berbagai negara untuk ditanami pangan dan dikirim ke China. China juga mengakuisisi sejumlah perusahaan pangan di AS, Australia, dll. Sebaliknya, CBP di Indonesia semakin tak jelas: jumlah tak pernah ditentukan, anggaran kian tak jelas, dll. Pendek kata, pemerintah cenderung lepas tangan.
Bab ini diakhiri dengan mengulas opsi-opsi tata kelola CBP (pengadaan, pengelolaan dan penyaluran, penganggaran, menghitung volume CBP, mekanisme pelepasan stok rusak/turun mutu, dll) yang ideal bagi Bulog yang bisa dipilih pemerintah. Ulasan dilengkapi kajian mendalam terhadap aneka regulasi (UU, PP, Perpres, peraturan menteri) tentang CBP. Ulasan juga dikaitkan dengan kebijakan pangan, wabilkhusus pengelolaan beras dan CBP, yang lebih terintegrasi dengan hadirnya Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA) yang kepalanya ditunjuk/dilantik pada 21 Februari 2022.
Agar berdayaguna, di setiap akhir bab disajikan apa pembelajaran yang bisa diambil oleh pemerintah dan juga Bulog. Termasuk kebijakan apa yang bisa diambil oleh pemerintah, lewat NFA, untuk mengintegrasikan kebijakan perberasan hulu-tengah-hilir. NFA saat ini masih dalam tahap mencari bentuk. Kelembagaannya masih dalam tahap pengisian. Aneka kebijakan di bidang perberasan, terutama terkait relasi NFA sebagai regulator dengan Bulog sebagai operator, masih dalam tahap mencari bentuk dan penyusunan.
Karena itu, buku ini bisa menjadi salah satu jawaban atas berbagai kebutuhan terkini, baik bagi pemerintah (regulator di berbagai kementerian), NFA maupun Bulog dan BUMN bidang pangan. Lebih dari itu, buku ini menyajikan pelacakan ekonomi-politik dan historis relasi pemerintah (lewat kebijakan publik) dengan Bulog. Karena itu, buku ini bisa menjadi referensi bagi mahasiswa ekonomi pertanian, ekonomi-politik, dan studi pembangunan.
Kelebihan buku ini, jika bisa disebut begitu, adalah menyajikan pelacakan historis ekonomi-politik kebijakan perberasan dan Bulog. Sepanjang yang saya tahu, belum ada buku yang menulis topik seperti ini. Buku tentang beras sudah banyak, bahkan banyak sekali. Termasuk buku saya, Ironi Negeri Beras (terbit 2008). Tapi sebagian besar buku-buku itu tidak ada yang secara khusus mengaitkannya dengan eksistensi Bulog. Itu yang pertama.
Kedua, buku ini selain melacak jejak historis seperti dipaparkan di atas, juga mengulas kondisi terkini. Termasuk mengaitkannya dengan rekomendasi Ombudsman RI, Oktober 2021, tentang tata kelola CBP. Ulasan tidak hanya berbasis buku, jurnal, dan makalah, tetapi juga analisis penulis yang mengikuti isu beras sejak puluhan tahun lalu dengan data yang kaya. Selain itu, saya berdiskusi dengan banyak orang untuk memperdalam isu ini.
Judul : Bulog dan Politik Perberasan
Penulis : Khudori
Terbit : Mei 2022
Penerbit : Obor
Bab ini diakhiri dengan mengulas opsi-opsi tata kelola CBP (pengadaan, pengelolaan dan penyaluran, penganggaran, menghitung volume CBP, mekanisme pelepasan stok rusak/turun mutu, dll) yang ideal bagi Bulog yang bisa dipilih pemerintah. Ulasan dilengkapi kajian mendalam terhadap aneka regulasi (UU, PP, Perpres, peraturan menteri) tentang CBP. Ulasan juga dikaitkan dengan kebijakan pangan, wabilkhusus pengelolaan beras dan CBP, yang lebih terintegrasi dengan hadirnya Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA) yang kepalanya ditunjuk/dilantik pada 21 Februari 2022.
Agar berdayaguna, di setiap akhir bab disajikan apa pembelajaran yang bisa diambil oleh pemerintah dan juga Bulog. Termasuk kebijakan apa yang bisa diambil oleh pemerintah, lewat NFA, untuk mengintegrasikan kebijakan perberasan hulu-tengah-hilir. NFA saat ini masih dalam tahap mencari bentuk. Kelembagaannya masih dalam tahap pengisian. Aneka kebijakan di bidang perberasan, terutama terkait relasi NFA sebagai regulator dengan Bulog sebagai operator, masih dalam tahap mencari bentuk dan penyusunan.
Karena itu, buku ini bisa menjadi salah satu jawaban atas berbagai kebutuhan terkini, baik bagi pemerintah (regulator di berbagai kementerian), NFA maupun Bulog dan BUMN bidang pangan. Lebih dari itu, buku ini menyajikan pelacakan ekonomi-politik dan historis relasi pemerintah (lewat kebijakan publik) dengan Bulog. Karena itu, buku ini bisa menjadi referensi bagi mahasiswa ekonomi pertanian, ekonomi-politik, dan studi pembangunan.
Kelebihan buku ini, jika bisa disebut begitu, adalah menyajikan pelacakan historis ekonomi-politik kebijakan perberasan dan Bulog. Sepanjang yang saya tahu, belum ada buku yang menulis topik seperti ini. Buku tentang beras sudah banyak, bahkan banyak sekali. Termasuk buku saya, Ironi Negeri Beras (terbit 2008). Tapi sebagian besar buku-buku itu tidak ada yang secara khusus mengaitkannya dengan eksistensi Bulog. Itu yang pertama.
Kedua, buku ini selain melacak jejak historis seperti dipaparkan di atas, juga mengulas kondisi terkini. Termasuk mengaitkannya dengan rekomendasi Ombudsman RI, Oktober 2021, tentang tata kelola CBP. Ulasan tidak hanya berbasis buku, jurnal, dan makalah, tetapi juga analisis penulis yang mengikuti isu beras sejak puluhan tahun lalu dengan data yang kaya. Selain itu, saya berdiskusi dengan banyak orang untuk memperdalam isu ini.
Judul : Bulog dan Politik Perberasan
Penulis : Khudori
Terbit : Mei 2022
Penerbit : Obor
(hdr)
Lihat Juga :
