Subsidi BBM Harus Tepat Sasaran

Teknis pembatasan volume BBM pun harus dilakukan hati-hati. Pembatasan kuota per SPBU hanya akan menimbulkan kepanikan di masyarakat. Kepanikan akan membuat masyarakat mengisi bahan bakar kendaraan mereka dengan berlebihan. Terlebih untuk angkutan umum seperti angkutan kota, bus antarkota juga angkutan logistik antarkota.

Pembatasan BBM jenis solar tentu akan berdampak pada naiknya ongkos angkutan juga biaya logistik yang tentunya akan berdampak langsung terhadap masyarakat. Akan berbeda jika pembatasan dilakukan di daerah-daerah atau provinsi yang memiliki industri pertambangan dan perkebunan. Dimana produk-produk yang dihasilkan sebagian besar diekspor.

Pembatasan BBM jenis solar juga harus dibarengi dengan pengurangan kuota. Terlebih saat ini solar sudah seluruhnya diproduksi di dalam negeri dalam bentuk biosolar. Penjatahan kuota BBM subsidi pada SPBU, yang tak dibarengi dengan pembatasan kuota akan meningkatkan penyelundupan BBM subsidi, Hal ini bisa berdampak pada jebolnya kuota BBM bersubsidi

BPH Migas harus bekerja lebih serius dan lebih keras untuk melakukan pengawasan. Sebab, Pertamina akan mengalami kesulitan dalam membatasi kuota konsumen. Karena tidak semua SPBU yang beroperasi di Indonesia milik Pertamina . Potensi penyelewengan BBM bersubsidi masih akan terus ada jika BPH Migas tak bekerja dengan serius dalam melakukan pengawasan.

Baca selengkapnya di e-paper koran-sindo.com