Subsidi BBM Harus Tepat Sasaran

PEMBATASAN pembelian Jenis BBM Penugasan Khusus (JBKP) termasuk Pertalite akan segera diterapkan. Usulan revisi Perpres 191 Tahun 2014 yang mengatur hal ini telah disampaikan ke Presiden Joko Widodo. Alasan pembatasan BBM tersebut dikarenakan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi masih belum efektif karena adanya disparitas harga antara produk subsidi dan non subsidi.

Dengan revisi tersebut, maka JBKP seperti Pertalite akan diatur, tidak semua orang bisa membelinya. Untuk solar pemerintah melalui Badan Pengatur Kegiatan Usaha Hilir Migas (BPH Migas) akan merumuskan kembali konsumennya yang lebih spesifik dan tegas sehingga implementasi di lapangan tidak menimbulkan kerancuan dan multitasfir.

Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi sah-sah saja dilakukan untuk mengurangi beban keuangan Negara. Namun, harus dilakukan dengan cermat dan cerdas sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Pertalite misalnya, yang kini dikategorikan dalam BBM bersubsidi, konsumennya adalah masyarakat menengah ke bawah termasuk masyarakat yang menggunakan kendaraan roda dua dan angkutan umum.

Sementara solar bersubsidi, dengan disparitas (perbedaan) harga yang sangat besar, maka BBM ini banyak disalahgunakan dan dikonsumsi oleh kalangan yang sejatinya tidak berhak menikmati subsidi, Diantaranya perusahaan-perusahaan pertambangan dan perkebunan yang dalam catatan Pertamina juga menggunakan solar bersubsidi untuk kendaraan operasionalnya.

Ketidaktepatan subsidi BBM itu justru menunjukkan kinerja BPH Migas yang selama ini tidak maksimal dalam melakukan pengawasan. Aspek penegakan hukum melalui regulasi harus segera diterbitkan untuk menertibkan industri pertambangan dan perkebunan agar tak menggunakan solar bersubsidi.

Teknis pembatasan volume BBM pun harus dilakukan hati-hati. Pembatasan kuota per SPBU hanya akan menimbulkan kepanikan di masyarakat. Kepanikan akan membuat masyarakat mengisi bahan bakar kendaraan mereka dengan berlebihan. Terlebih untuk angkutan umum seperti angkutan kota, bus antarkota juga angkutan logistik antarkota.

Pembatasan BBM jenis solar tentu akan berdampak pada naiknya ongkos angkutan juga biaya logistik yang tentunya akan berdampak langsung terhadap masyarakat. Akan berbeda jika pembatasan dilakukan di daerah-daerah atau provinsi yang memiliki industri pertambangan dan perkebunan. Dimana produk-produk yang dihasilkan sebagian besar diekspor.

Pembatasan BBM jenis solar juga harus dibarengi dengan pengurangan kuota. Terlebih saat ini solar sudah seluruhnya diproduksi di dalam negeri dalam bentuk biosolar. Penjatahan kuota BBM subsidi pada SPBU, yang tak dibarengi dengan pembatasan kuota akan meningkatkan penyelundupan BBM subsidi, Hal ini bisa berdampak pada jebolnya kuota BBM bersubsidi

BPH Migas harus bekerja lebih serius dan lebih keras untuk melakukan pengawasan. Sebab, Pertamina akan mengalami kesulitan dalam membatasi kuota konsumen. Karena tidak semua SPBU yang beroperasi di Indonesia milik Pertamina . Potensi penyelewengan BBM bersubsidi masih akan terus ada jika BPH Migas tak bekerja dengan serius dalam melakukan pengawasan.

Baca selengkapnya di e-paper koran-sindo.com