DPR Minta Pemerintah Izinkan WNI di Arab Saudi untuk Ibadah Haji

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah memutuskan untuk tidak melaksanakan ibadah haji Tahun 1441 H/2020 akibat pandemi COVID-19. Namun belakangan Kerajaan Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umrah setempat menyatakan musim haji tahun ini akan tetap berlangsung dengan jumlah jamaah yang terbatas.

Setiap orang yang saat ini tinggal di Arab Saudi dari negara manapun mereka berasal boleh menunaikan ibadah haji tahun ini dengan ketentuan dan protokol kesehatan yang ketat. (Baca juga: Ketua Gugus Tugas: Karhutla Bisa Perparah Gejala COVID-19)

Anggota Komisi VIII DPR, Selly Andriany Gantina menyambut baik keputusan Pemerintah Arab Saudi yang tetap memberikan kesempatan bagi umat Islam dari seluruh negara untuk tetap bisa melakukan rukun Islam yang kelima, meskipun dengan aturan dan pembatasan terkait jumlah dan tata laksananya.

Selly mengatakan meskipun Kemenag telah memutuskan tidak memberangkatkan jamaah haji namun pihaknya meminta agar pemerintah memberikan kelonggaran bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Arab Saudi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Termasuk jika Kerajaan Arab Saudi memberikan kuota haji undangan.

“Saya meminta kepada Pak Menteri kalau ada undangan untuk melaksanakan haji dari Kerajaan, kemudian untuk warga Indonesia yang berdomisili di Arab Saudi ada yang menjadi jamaah haji, kenapa tidak pemerintah mengizinkan itu semua. Jadi harus ada kelonggaran tertentu. Kita tidak harus strict melarang calon jamaah haji Indonesia yang ada di sana untuk melaksanakan ibadah haji,” ujarnya, Selasa (23/6/2020).

Menyikapi kemungkinan adanya calon jamaah haji asal Indonesia yang kecewa setelah mengetahui Pemerintah Arab Saudi akhirnya tetap menggelar ibadah haji tahun ini, Selly meminta agar Kemenag memberikan informasi terkait pembatalan ibadah haji secara komprehensif, tuntas dan lengkap agar tidak ada miskomunikasi dan interpretasi mengenai adanya pembatalan ibadah haji oleh Pemerintah Indonesia.

“Kalau ini bisa dilaksanakan baik, rasanya jamaah juga akan bisa menerima dengan enak,” kata Politikus PDIP ini.

Apalagi, dari total sekitar 210.000 calon jamaah haji Indonesia tahun ini, total ada sekitar 196.000 jamaah yang sudah melakukan pelunasan biaya dan hanya ada sebanyak 354 orang yang mengajukan untuk pengambilan pelunasan biaya haji. (Baca juga: Update Corona di Indonesia 23 Juni 2020: 47.896 Positif, 19.241 Sembuh, dan 2.535 Meninggal)

"Artinya tingkat keimanan dan keinginan jamaah Indonesia untuk bisa melaksanakan haji ini sangat besar. Mereka tidak mau juga mengambil kesempatan pengambilan uang pelunasan yang diberikan pemerintah,” pungkasnya.