Tapera Untuk Siapa?

Artinya, saat ini penting bagi pemerintah untuk membenahi fondasi dari pelaksanaan tapera itu sendiri. PHK menjadi faktor yang penting untuk dikurangi serta percepatan penyerapan tenaga kerja akan sangat membantu efektifitas pelaksanaan tapera itu sendiri. Faktor lainnya adalah percepatan pemulihan perekonomian sehingga dapat dibarengi dengan upaya perbaikan remunerasi dari tenaga kerja. Jika pemulihan perekonomian dan penyerapan tenaga kerja telah berlangsung secara efektif maka PP Tapera dapat dikatakan sebagai instrumen hukum untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Terakhir, secara yuridis instrumen hukum akan dapat berlaku efektif jika tidak mengandung cacat hukum. Jika mencermati PP Tapera tersebut masih perlu dilengkapi banyak aturan pelaksanaan guna menjamin terlaksananya hak masyarakat yang telah menyetorkan dananya dan juga untuk memastikan tanggung jawab pemerintah yang telah menerima dana dari masyarakat sehingga nantinya PP Tapera tidak merugikan masyarakat.

Dalam hal ini perlu dipastikan bahwa penghimpunan dana dari masyarakat baru dapat dimulai setelah semua instrument hukum aturan pelaksanaan sudah siap. Dengan menimbang pada seluruh aspek maka dapat dikatakan bahwa tapera bersifat positif bagi masyarakat pekerja, hanya saja momentum peluncuran PP Tapera terkendala lesunya perekonomian. (*)