Mahfud MD Sebut Persoalan Tanah Masalah Hukum yang Rumit

Baca juga: Jokowi Perintahkan Bentuk Tim Lintas Kementerian/Lembaga Tindak Tegas Mafia Tanah

Untuk menangani hal tersebut pihaknya akan membuat regulasi untuk mempercepat proses penanganan persoalan tanah yang kerap terjadi. "Untuk itu kami sementara memutuskan untuk membentuk Peraturan Pemerintah (PP) untuk melakukan assessment dan melakukan langkah-langkah lanjut, disertai pembentukan tim yang melakukan penilaian assessment untuk itu sebagai bentuk tindak lanjut dari pemerintah," kata Mahfud.

Terkait masalah mafia tanah yang masih banyak berkeliaran, Kemenko Polhukam sudah membentuk tim di Kejaksaan Agung, Polri, dan Kantor Staf Presiden (KSP), KPK.

”Itu akan kita dorong untuk terus mengungkap dan menyelesaikan juga secara hukum. Termasuk KPK kita undang karena itu ada korupsi-korupsinya juga kadang kala kalau dugaannya terkait putusan pengadilan dan sebagainya perubahan serifikat dan sebagainya, jadi nanti mafia tanah kita selesaikan secara bertahap," tegasnya.

Caption Foto:
Menko Polhukam RI Mahfud MD memberikan pernyataan terkait penanganan mafia tanah. Foto/istimewa