Soal Video Khilafah, Pemerintah Dinilai Perlu Sosialisasi Lagi Paham yang Dilarang

Rabu, 01 Juni 2022 - 15:07 WIB
loading...
Soal Video Khilafah, Pemerintah Dinilai Perlu Sosialisasi Lagi Paham yang Dilarang
Muhammad Naqib Abdullah atau Gus Naqib mengatakan, bahwa paham yang dilarang pemerintah seperti tentang khilafah, seharusnya disosialisasikan kembali. Foto/Ist
A A A
JAKARTA - Pemahaman terhadap aliran atau paham yang dilarang pemerintah seperti tentang khilafah , seharusnya disosialisasikan kembali. Hal ini dikatakan oleh Presidium Nasional Halaqoh BEM Pesantren Se-Indonesia Muhammad Naqib Abdullah atau yang akrab disapa Gus Naqib.

Baca juga: Densus 88 Selidiki Konvoi Khilafah di Jaktim

Gus Naqib mengungkapkan hal ini karena merespons beredarnya video pengibaran bendera khilafah oleh sekelompok pengendara sepeda motor di Cawang, Jakarta Timur dan menjadi viral.

Baca juga: Viral Konvoi Khilafah Gegerkan Brebes, Ini Kesaksian Warga



"Edukasi terhadap pemahaman peraturan perundangan-undangan negara Indonesia perlu ditingkatkan kembali," kata Gus Naqib dalam keterangannya, Rabu (1/6/2022).

Gus Naqib menjelaskan, dengan fenomena yang terjadi ini, masyarakat di Indonesia perlu memperkuat pemahaman Islam dan Nasionalisme agar menjadi benteng kokoh dalam menghadapi ancaman radikalisme dalam bentuk apapun.

"Karena maraknya penyalahgunaan peraturan yang tidak tepat pada tempatnya, ketidaksesuaian dengan nilai-nilai kebangsaan dan jelas mencederai Pancasila dan UUD 1945, dengan tegas khilafah harus dihapuskan," pungkasnya.

Sebelumnya, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menyatakan, ikut menyelidiki konvoi motor khilafah yang membawa atribut, dari poster hingga bendera bertuliskan 'Khilafatul Muslimin' di Jakarta Timur (Jaktim). Video konvoi motor ini viral di media sosial.

"D88 (Densus 88) sudah monitor dan masih menyelidiki peristiwa ini," kata Kepala Bagian Bantuan Operasi (Kabagbanops) Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar saat dikonfirmasi awak media, Jakarta, Selasa (31/5/2022).
Halaman :
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.3789 seconds (11.252#12.26)