Menko PMK Sebut Penanganan Corona Masih Terkendali

Senin, 22 Juni 2020 - 19:53 WIB
loading...
Menko PMK Sebut Penanganan...
Menteri Koordinator bidang PMK Muhadjir Effendy melaporkan perkembangan penanganan Covid-19 atau virus Corona kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy melaporkan perkembangan penanganan Covid-19 atau virus Corona kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengatakan, kondisi saat ini masih terkendali.

(Baca juga: Update Corona 22 Juni 2020: 46.845 Positif, 18.735 Sembuh, dan 2.500 Meninggal)

"Kalau penilaian dari Gugus Tugas, untuk kondisi sekarang ini masih dalam batas terkendali untuk perkembangan penanganan Covid-19 ini masih terkendali," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (22/6/2020).

(Baca juga: Rapid Test Berbayar, Ombudsman Curiga Ada Upaya Cari Keuntungan Pribadi)

Dia mengatakan bahwa setiap langkah yang diambil pemerintah menimbulkan konsekuensi-konsekuensi tersendiri. Misalnya ketika ada pengurangan pembatasan maka ada kemungkinan terjadi kenaikan kasus.

"Kalau saya tadi memberikan pertimbangan beliau, ini pilihannya harus berimbang. Antara bahwa kita harus memulihkan ekonomi di satu sisi, tapi kita harus tetap berupaya agar pertumbuhan Covid ini tidak naik, paling tidak landai, syukur bisa turun. Tapi ini kan memang tidak bisa dua-duanya. Di lapangan bisa saja dalam momen tertentu harus memilih salah satu," jelasnya.

Pada pertemuan itu Presiden Jokowi memberikan perhatian bagi provinsi yang memiliki tingkat penyebarannya tinggi. Provinsi-provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan.

"Beliau memberi arahan bagaimana supaya betul-betul bisa segera diatasi wilayah-wilayah ini terutama Jawa Timur. Beberapa arahan tadi saya kira akan segera kita tindak lanjuti," tuturnya.

Beberapa arahan tersebut di antaranya ialah penambahan fasilitas yang diperlukan dalam penanganan pandemi di masing-masing wilayah tersebut. Selain itu, untuk Surabaya misalnya, Jokowi telah menginstruksikan agar Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) II untuk menangani Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19.
(maf)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Waspadai Lagi Covid-19,...
Waspadai Lagi Covid-19, Kemenkes Imbau Tetap Prokes dan Hidup Sehat
Saran Epidemiolog Cegah...
Saran Epidemiolog Cegah Lonjakan Covid-19 saat Libur Nataru
Kasus Covid-19 Naik,...
Kasus Covid-19 Naik, Menko Muhadjir Effendy Minta Masyarakat Jangan Panik
Bupati Bengkulu Selatan...
Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Korupsi Dana Covid-19
Presiden Jokowi: Kalau...
Presiden Jokowi: Kalau Sudah Masuk Endemi, Kena Covid-19 Bayar
Kasus Covid-19 di Indonesia...
Kasus Covid-19 di Indonesia Bertambah 190, Meninggal 5 Orang
Eipstein Files : Covid-19,...
Eipstein Files : Covid-19, Konspirasi Tingkat Atas?
Epstein Files Singgung...
Epstein Files Singgung Bill Gates dan Simulasi Pandemi, Benarkah Covid-19 Sengaja Dibuat?
Rekor! Pria Ini Terinfeksi...
Rekor! Pria Ini Terinfeksi Covid-19 selama 2 Tahun Nonstop
Rekomendasi
Rupiah Hari Ini Ditutup...
Rupiah Hari Ini Ditutup Menguat, Kurs Dolar AS Kini di Rp17.860
Aliansi UNJ Melawan...
Aliansi UNJ Melawan Gelar Aksi dan Long March
Pemilu 2029 Didominasi...
Pemilu 2029 Didominasi Pemilih Muda, PKB Jabar Siapkan Ribuan Pengurus Muda
Berita Terkini
Menjaga Kampus Tetap...
Menjaga Kampus Tetap Relevan Tanpa Menjadi 'Pabrik'
Pemilik Blueray Cargo...
Pemilik Blueray Cargo Ngaku Setor Rp30 Miliar ke Dedi Congor
Akvindo: Tembakau Alternatif...
Akvindo: Tembakau Alternatif Kurangi Paparan Asap Rokok
Terima Audiensi DPRD...
Terima Audiensi DPRD Malaka, BNPP Bahas Peluang Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas
KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan...
KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Bos Maktour Fuad Hasan Pekan Depan
Mantan Ketua Ombudsman...
Mantan Ketua Ombudsman Terima Rumah hingga Uang Miliaran di Kasus Korupsi Tambang Nikel
Infografis
15 PTN Masih Buka Jalur...
15 PTN Masih Buka Jalur Mandiri 2025, Kesempatan Kedua yang Gagal SNBT
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved