Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Delapan OKP Lintas Agama Tegaskan Dukung Penuh Pemindahan IKN
loading...
Delapan organisasi kepemudaan lintas agama menggelar Apel dan Ikrar Kebangsaan di Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Pase Penajam Utara, Kaltim. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Menyambut momen 114 tahun hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei, delapan Organisasi Kepemudaan (OKP) lintas agama menggelar Apel dan Ikrar Kebangsaan di Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Pase Penajam Utara, Kalimantan Timur.
Baca juga: Puluhan OKP Dukung Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020
Delapan organisasi pemuda tersebut yakni Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Pemuda Muhammadiyah, Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Pemuda Katolik, Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah), Generasi Muda Konghucu, Generasi Muda Buddhis Indonesia (Gemabudhi), dan Generasi Muda Mathla'ul Anwar.
Acara yang disertai dengan bakti sosial ini didukung juga oleh Kodam VI/Mulawarman dan Polda Kalimantan Timur.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat GAMKI, Willem Wandik menjelaskan, apel ini dimaksud untuk mempertemukan berbagai pemeluk agama yang berbeda untuk mendukung program pembangunan IKN Nusantara.
Baginya, kendati berbeda agama, setiap pemuda tetap lahir dan besar di Republik Indonesia sehingga harus menjadi mitra strategis pemerintah, baik skala pusat maupun daerah.
"Sehingga kami hadir disini, bagaimana kami bisa menyelenggarakan apel kebangsaan bersama dengan rekan-rekan berbagai elemen negeri untuk menggaungkan agenda besar IKN," kata Willem berdasarkan siaran pers, Rabu (25/5/2022).
Ia menegaskan, IKN Nusantara adalah simbol pembangunan Indonesia yang lebih berkeadilan karena stigma pembangunan selama ini cenderung tersentralisasi di Pulau Jawa. Hal tersebut dibuktikan dengan fakta pembangunan Pulau Jawa yang lebih pesat ketimbang pulau-pulau lain yang ada di Indonesia.
"Maka dengan berpindahnya ibukota ke bagian tengah pulau Indonesia (Kalimantan Timur), maka diharapkan akan merangsang pertumbuhan pembangunan yang lebih merata di seluruh Indonesia," jelas anggota Komisi V DPR RI ini.
Ditambahkannya, untuk meminimalisir konflik horizontal di kemudian hari karena imbas dari pembangunan IKN, maka sebaiknya pimpinan otoritas IKN Nusantara memperbanyak keterlibatan masyarakat lokal dan dewan-dewan adat yang terdampak pembangunan IKN Nusantara.
Baca juga: Puluhan OKP Dukung Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020
Delapan organisasi pemuda tersebut yakni Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Pemuda Muhammadiyah, Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Pemuda Katolik, Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah), Generasi Muda Konghucu, Generasi Muda Buddhis Indonesia (Gemabudhi), dan Generasi Muda Mathla'ul Anwar.
Acara yang disertai dengan bakti sosial ini didukung juga oleh Kodam VI/Mulawarman dan Polda Kalimantan Timur.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat GAMKI, Willem Wandik menjelaskan, apel ini dimaksud untuk mempertemukan berbagai pemeluk agama yang berbeda untuk mendukung program pembangunan IKN Nusantara.
Baginya, kendati berbeda agama, setiap pemuda tetap lahir dan besar di Republik Indonesia sehingga harus menjadi mitra strategis pemerintah, baik skala pusat maupun daerah.
"Sehingga kami hadir disini, bagaimana kami bisa menyelenggarakan apel kebangsaan bersama dengan rekan-rekan berbagai elemen negeri untuk menggaungkan agenda besar IKN," kata Willem berdasarkan siaran pers, Rabu (25/5/2022).
Ia menegaskan, IKN Nusantara adalah simbol pembangunan Indonesia yang lebih berkeadilan karena stigma pembangunan selama ini cenderung tersentralisasi di Pulau Jawa. Hal tersebut dibuktikan dengan fakta pembangunan Pulau Jawa yang lebih pesat ketimbang pulau-pulau lain yang ada di Indonesia.
"Maka dengan berpindahnya ibukota ke bagian tengah pulau Indonesia (Kalimantan Timur), maka diharapkan akan merangsang pertumbuhan pembangunan yang lebih merata di seluruh Indonesia," jelas anggota Komisi V DPR RI ini.
Ditambahkannya, untuk meminimalisir konflik horizontal di kemudian hari karena imbas dari pembangunan IKN, maka sebaiknya pimpinan otoritas IKN Nusantara memperbanyak keterlibatan masyarakat lokal dan dewan-dewan adat yang terdampak pembangunan IKN Nusantara.
Explore More