Prabowo Mulai Berkantor di IKN 2028, Istana: Paling Lambat 2029 IKN Sudah Bisa Jadi Ibu Kota Politik
loading...
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi memastikan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan terus dilanjutkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Foto/Humas Otorita IKN
A
A
A
JAKARTA - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi memastikan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan terus dilanjutkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto . Hasan mengungkapkan bahwa paling lambat 2029 IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik.
"Pembangunan IKN akan terus dilanjutkan. Jika tidak ada kendala, maka tahun 2028, atau paling lambat 2029 IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik," kata Hasan dalam keterangannya, Selasa (10/12/2024).
Hasan juga menanggapi rencana Presiden Prabowo yang akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028. Hasan mengatakan bahwa Presiden Prabowo menyebut bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN akan memerankan fungsi sebagai ibu kota politik.
Baca juga: Tarik Ulur Pemindahan ASN ke IKN, Bakal Dimulai Awal Tahun 2025
"Presiden mengatakan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana," ungkapnya.
Diketahui, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan kesiapan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam rangka persiapan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada awal 2025 dan rencana pemindahan ibu kota negara pada 2028.
Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, kata Diana, pemindahan ibu kota negara ke IKN harus tetap dilakukan, salah satunya karena peningkatan air muka laut yang mengancam wilayah Jakarta. Diana juga mengukapkan bahwa Presiden Prabowo juga berencana untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.
"Kami tetap semangat untuk menyesaikan IKN, alokasi anggarannya pun tetap ada juga di Kementerian untuk melanjutkan infrastrukturnya. Persiapan untuk pemindahan ke IKN juga sudah mulai kita lakukan dari sekarang," kata Wamen Diana dalam Rapat Strategi Re-Introduksi IKN di Kantor Otorita IKN (OIKN), Jakarta, Senin (9/12/2024).
Tercatat total progres pembangunan infrastruktur di IKN oleh Kementerian PU sebanyak 109 paket dengan nilai Rp89 triliun yakni 61,7%. Rinciannya progres batch 1 (terkontrak 2020-Maret 2023) sebantak 40 paket dengan nilai Rp25,1 triliun sebesar 95,8%, progres batch 2 (terkontrak April 2023-November 2023) sebanyak 31 paket dengan nilai Rp27,6 triliun sebesar 75,1%, dan progres batch 3 (terkontrak Desember 2023-2024) sebanyak 38 paket dengan nilai Rp36,2 triliun sebesar 27,9%.
Wamen Diana juga menyampaikan bahwa Kementerian PU telah mengusulkan beberapa infrastruktur yang ditargetkan selesai pada Desember 2024 ini untuk dapat diresmikan pada waktu dekat. Infrastruktur tersebut diantaranya Istana Garuda, Kantor Sekretariat Negara, serta Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator.
"Selain pembangunan infrastruktur, kami juga tetap memprioritaskan pemelihaaran dan perawatan terutama pada pengelolaan air minum, listrik dan sanitasinya. Karena kita harus memastikan ASN dan warga lainnya yang pindah ke IKN merasa nyaman tinggal di sana," ujarnya.
"Pembangunan IKN akan terus dilanjutkan. Jika tidak ada kendala, maka tahun 2028, atau paling lambat 2029 IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik," kata Hasan dalam keterangannya, Selasa (10/12/2024).
Hasan juga menanggapi rencana Presiden Prabowo yang akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028. Hasan mengatakan bahwa Presiden Prabowo menyebut bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN akan memerankan fungsi sebagai ibu kota politik.
Baca juga: Tarik Ulur Pemindahan ASN ke IKN, Bakal Dimulai Awal Tahun 2025
"Presiden mengatakan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana," ungkapnya.
Diketahui, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan kesiapan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam rangka persiapan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada awal 2025 dan rencana pemindahan ibu kota negara pada 2028.
Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, kata Diana, pemindahan ibu kota negara ke IKN harus tetap dilakukan, salah satunya karena peningkatan air muka laut yang mengancam wilayah Jakarta. Diana juga mengukapkan bahwa Presiden Prabowo juga berencana untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.
"Kami tetap semangat untuk menyesaikan IKN, alokasi anggarannya pun tetap ada juga di Kementerian untuk melanjutkan infrastrukturnya. Persiapan untuk pemindahan ke IKN juga sudah mulai kita lakukan dari sekarang," kata Wamen Diana dalam Rapat Strategi Re-Introduksi IKN di Kantor Otorita IKN (OIKN), Jakarta, Senin (9/12/2024).
Tercatat total progres pembangunan infrastruktur di IKN oleh Kementerian PU sebanyak 109 paket dengan nilai Rp89 triliun yakni 61,7%. Rinciannya progres batch 1 (terkontrak 2020-Maret 2023) sebantak 40 paket dengan nilai Rp25,1 triliun sebesar 95,8%, progres batch 2 (terkontrak April 2023-November 2023) sebanyak 31 paket dengan nilai Rp27,6 triliun sebesar 75,1%, dan progres batch 3 (terkontrak Desember 2023-2024) sebanyak 38 paket dengan nilai Rp36,2 triliun sebesar 27,9%.
Wamen Diana juga menyampaikan bahwa Kementerian PU telah mengusulkan beberapa infrastruktur yang ditargetkan selesai pada Desember 2024 ini untuk dapat diresmikan pada waktu dekat. Infrastruktur tersebut diantaranya Istana Garuda, Kantor Sekretariat Negara, serta Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator.
"Selain pembangunan infrastruktur, kami juga tetap memprioritaskan pemelihaaran dan perawatan terutama pada pengelolaan air minum, listrik dan sanitasinya. Karena kita harus memastikan ASN dan warga lainnya yang pindah ke IKN merasa nyaman tinggal di sana," ujarnya.
(rca)
Lihat Juga :
