Kritisi Keputusan Menkes, YKMI Sebut Kuota Vaksin Halal Tidak Proporsional
Senin, 23 Mei 2022 - 16:58 WIB
loading...
YKMI mengkritisi Keputusan Menkes Nomor HK.01.07/MENKES/1149/2022 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, tanggal 28 April 2022. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Putusan Nomor 31P/HUM/2022 tanggal 14 April 2022 yang mengabulkan permohonan hak uji materiil yang diajukan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI). Putusan itu menegaskan bahwa pemerintah wajib menjamin kehalalan vaksin dalam program vaksinasi.
Pasca Putusan MA tersebut, desakan agar pemerintah mengeksekusi hal itu terus mengalir. Kemudian terbitlah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1149/2022 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), tanggal 28 April 2022. Baca juga: Fraksi PAN Minta Wapres Dorong Pelaksanaan Putusan MA Terkait Vaksin Halal
Isi Keputusan Menkes itu menetapkan jenis vaksin Covid-19 yang dipergunakan oleh pemerintah yakni yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, CanSino Biologics Inc, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Johnson and Johnson, Moderna, Novavax Inc, Pfizer Inc and BioNTech, Sinovac Biotech Ltd, dan Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co, Ltd.
Direktur Eksekutif YKMI, Ahmad Himawan mengatakan isi Kemenkes itu seolah-olah telah memasukkan jenis vaksin halal tapi tetap memasukkan vaksin non halal dalam jumlah besar.
“Isi Kemenkes itu hanya seperti permen gula-gula manis yang diberikan Menteri Kesehatan, seolah-olah telah mengakomodir vaksin halal pasca putusan MA tersebut. Ini sangat konspiratif dan melecehkan umat Islam dan tampak tidak mematuhi putusan MA,” ujar Himawan dalam keterangannya, Senin (25/5/2022).
Pasca Putusan MA tersebut, desakan agar pemerintah mengeksekusi hal itu terus mengalir. Kemudian terbitlah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1149/2022 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), tanggal 28 April 2022. Baca juga: Fraksi PAN Minta Wapres Dorong Pelaksanaan Putusan MA Terkait Vaksin Halal
Isi Keputusan Menkes itu menetapkan jenis vaksin Covid-19 yang dipergunakan oleh pemerintah yakni yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, CanSino Biologics Inc, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Johnson and Johnson, Moderna, Novavax Inc, Pfizer Inc and BioNTech, Sinovac Biotech Ltd, dan Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co, Ltd.
Direktur Eksekutif YKMI, Ahmad Himawan mengatakan isi Kemenkes itu seolah-olah telah memasukkan jenis vaksin halal tapi tetap memasukkan vaksin non halal dalam jumlah besar.
“Isi Kemenkes itu hanya seperti permen gula-gula manis yang diberikan Menteri Kesehatan, seolah-olah telah mengakomodir vaksin halal pasca putusan MA tersebut. Ini sangat konspiratif dan melecehkan umat Islam dan tampak tidak mematuhi putusan MA,” ujar Himawan dalam keterangannya, Senin (25/5/2022).
Lihat Juga :
