Jokowi Harus Respons Soal Perombakan Kabinet di Tengah Pandemi Corona
loading...
Merebaknya keinginan masyarakat agar segera dilakukan perombakan kabinet Indonesia Maju harus direspons cepat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Merebaknya keinginan masyarakat agar segera dilakukan perombakan kabinet Indonesia Maju harus direspons cepat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Direktur Eksekutif Periskop Data, Muhamad Yusuf Kosim mengatakan, sejak awal pembentukan kabinet Indonesia Maju, orang-orang yang ditunjuk tidak begitu memuaskan masyarakat.
(Baca juga: Revisi UU Pemilu Harus Bisa Hadirkan Banyak Paslon Capres dan Cawapres)
Dalam kondisi pandemi virus Corona (Covid-19), semakin nampak terlihat ada menteri yang kinerjanya menonjol dan ada pula yang tidak begitu signifikan peranannya. (Baca juga: Kampanye Tatap Muka Dikurangi, Slot Medsos dan Iklan Diperbanyak)
"Kalau dilihat kabinet ini berjalan ada beberapa orang yang menonjol, ada yang nampaknya perlu evaluasi oleh Presiden Jokowi. Kita lihat misalnya menteri yang perananya besar sekali ada menteri yang perannya sangat kurang," kata Yusuf Kosim, Senin (22/6/2020).
Yuko biasa disapa menjelaskan, menyoroti beberapa bidang yang perlu ada evaluasi dari Presiden Jokowi. Salah satunya adalah bidang ekonomi, apalagi imbas dari pandemi Covid-19 masalah ekonomi terus menurun.
Selain itu yang tak kalah penting menurut dia adalah, Menteri Kesehatan yang dalam menghadapai virus asal kota Wuhan, China ini tidak begitu menenangkan publik. "Dengan adanya Covid-19 ekonomi terus menurun, Menteri Tenaga Kerja yang menghadapi tingginya pengangguran, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan," jelasnya.
"Yang paling disorot Menteri Kesehatan dalam menangani pandemi. Jokowi harus meningkatkan kinerjanya. Yang pertama kita buat masyarakat tenang dulu, apalagi dalam kondisi new normal yang secara umum kmasyarakat ketakutan, ini antisipasinya seperti apa," tambah Yuko yang jugat Dosen Politik Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) ini.
Yuko berpendapat, dalam situasi pandemi seperti saat ini, Presiden Jokowi perlu kembali melibatkan kader dari Organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama masuk ke jajaran kabinet. Kata yuko, Ormas NU yang menjadi garda terdepan mengamankan suara Jokowi-Kiai Maruf Amin pada Pilpres 2019 lalu adalah pihak yang paling dikecewakan karena tidak ada satupun utusan yang diakomodir membantu kerja pemerintahan.
"Nyatanya pengumuman kabinet orang NU nggak ada yang masuk, ada irisan dari PKB itu pun berbeda karena bukan representasi NU sebagai ormas. Padahal Muhammadiyah dapat Menko (Muhadjir Effendi). Suara keras dari NU juga tampak saat awal pengumuman kabinet," urai magister Politik Universitas Indonesia ini.
Di tengah kinerja menteri yang kurang membaik dan situasi kondisi sosial ekonomi yang terus memburuk akibat pandemi Corona, sudah selayaknya kader-kader NU dilibatkan membantu kerja pemerintahan di era kedua kepemimpinan Jokowi.
"Apalagi kinerja Menteri tidak membaik, kondisi sosial ekonomi pun semakin mengkhawatirkan. Di NU banyak kader yang bisa membantu. Selama ini orang NU banyak yang telah mampu membantu pemerintah. Mulai kader-kader profesional di biang sosial ekonomi," papar Yuko.
Sejak Februari lalu, isu reshuffle kabinet sudah mengemuka. Bahkan Indonesia Political Opinian (IPO) saat itu menyebutkan 5 nama yang layak diganti. Beberapa menteri yang layak diganti meski masih bekerja beberapa bulan di antaranya, Menkumham Yasonna H Laoly, Menteri Agama Fachrul Razi, Menkominfo Johnny G Plate, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.
Terbaru, Jumat (19/6/2020) Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) merilis hasil survei persepsi publik terhadap kinerja para pembantu Jokowi. Meski 68,3 % masyarakat menyatakan puas terhadap kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin, sebanyak 75,6 % masyarakat Indonesia menginginkan segera ada perombakan kabinet Indonesia Maju.
Beberapa bidang yang dianggap kurang memuaskan diantaranya bidang ekonomi, politik dan hukum. Lima menteri yang mendapatkan penilaian kurang memuaskan masyarakat diantaranya Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto; Menkumham, Yasonna H Laoly, Menko bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agama Fachrul Razi dan Menteri kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo.
(Baca juga: Revisi UU Pemilu Harus Bisa Hadirkan Banyak Paslon Capres dan Cawapres)
Dalam kondisi pandemi virus Corona (Covid-19), semakin nampak terlihat ada menteri yang kinerjanya menonjol dan ada pula yang tidak begitu signifikan peranannya. (Baca juga: Kampanye Tatap Muka Dikurangi, Slot Medsos dan Iklan Diperbanyak)
"Kalau dilihat kabinet ini berjalan ada beberapa orang yang menonjol, ada yang nampaknya perlu evaluasi oleh Presiden Jokowi. Kita lihat misalnya menteri yang perananya besar sekali ada menteri yang perannya sangat kurang," kata Yusuf Kosim, Senin (22/6/2020).
Yuko biasa disapa menjelaskan, menyoroti beberapa bidang yang perlu ada evaluasi dari Presiden Jokowi. Salah satunya adalah bidang ekonomi, apalagi imbas dari pandemi Covid-19 masalah ekonomi terus menurun.
Selain itu yang tak kalah penting menurut dia adalah, Menteri Kesehatan yang dalam menghadapai virus asal kota Wuhan, China ini tidak begitu menenangkan publik. "Dengan adanya Covid-19 ekonomi terus menurun, Menteri Tenaga Kerja yang menghadapi tingginya pengangguran, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan," jelasnya.
"Yang paling disorot Menteri Kesehatan dalam menangani pandemi. Jokowi harus meningkatkan kinerjanya. Yang pertama kita buat masyarakat tenang dulu, apalagi dalam kondisi new normal yang secara umum kmasyarakat ketakutan, ini antisipasinya seperti apa," tambah Yuko yang jugat Dosen Politik Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) ini.
Yuko berpendapat, dalam situasi pandemi seperti saat ini, Presiden Jokowi perlu kembali melibatkan kader dari Organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama masuk ke jajaran kabinet. Kata yuko, Ormas NU yang menjadi garda terdepan mengamankan suara Jokowi-Kiai Maruf Amin pada Pilpres 2019 lalu adalah pihak yang paling dikecewakan karena tidak ada satupun utusan yang diakomodir membantu kerja pemerintahan.
"Nyatanya pengumuman kabinet orang NU nggak ada yang masuk, ada irisan dari PKB itu pun berbeda karena bukan representasi NU sebagai ormas. Padahal Muhammadiyah dapat Menko (Muhadjir Effendi). Suara keras dari NU juga tampak saat awal pengumuman kabinet," urai magister Politik Universitas Indonesia ini.
Di tengah kinerja menteri yang kurang membaik dan situasi kondisi sosial ekonomi yang terus memburuk akibat pandemi Corona, sudah selayaknya kader-kader NU dilibatkan membantu kerja pemerintahan di era kedua kepemimpinan Jokowi.
"Apalagi kinerja Menteri tidak membaik, kondisi sosial ekonomi pun semakin mengkhawatirkan. Di NU banyak kader yang bisa membantu. Selama ini orang NU banyak yang telah mampu membantu pemerintah. Mulai kader-kader profesional di biang sosial ekonomi," papar Yuko.
Sejak Februari lalu, isu reshuffle kabinet sudah mengemuka. Bahkan Indonesia Political Opinian (IPO) saat itu menyebutkan 5 nama yang layak diganti. Beberapa menteri yang layak diganti meski masih bekerja beberapa bulan di antaranya, Menkumham Yasonna H Laoly, Menteri Agama Fachrul Razi, Menkominfo Johnny G Plate, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.
Terbaru, Jumat (19/6/2020) Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) merilis hasil survei persepsi publik terhadap kinerja para pembantu Jokowi. Meski 68,3 % masyarakat menyatakan puas terhadap kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin, sebanyak 75,6 % masyarakat Indonesia menginginkan segera ada perombakan kabinet Indonesia Maju.
Beberapa bidang yang dianggap kurang memuaskan diantaranya bidang ekonomi, politik dan hukum. Lima menteri yang mendapatkan penilaian kurang memuaskan masyarakat diantaranya Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto; Menkumham, Yasonna H Laoly, Menko bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agama Fachrul Razi dan Menteri kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo.
(maf)
Explore More