Marwan Jafar Usul Ambang Batas Pencalonan Presiden Nol Persen

JAKARTA - Meski pemilihan presiden (Pilpres) 2024 masih jauh, tetapi sejumlah aturan sudah mulai ramai diperbincangkan. Salah satunya yakni terkait dengan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT).

Anggota DPR Komisi VI Marwan Jafar mengusulkan sebaiknya ambang batas presiden itu ditiadakan alias nol persen. Dia mengatakan, PT nol persen itu untuk mempersilakan putra-putri terbaik bangsa maju dalam kontestasi lima tahunan itu. "PT Presiden sebaiknya dipikirkan. Menurut saya pribadi nol persen saja. Supaya putra-putri terbaik bangsa diberi kesempatan untuk berkompetisi," kata Marwan Jafar kepada SINDOnews, Senin (22/6/2020).

Meski nantinya banyak calon, kata dia, hal itu akan terfilter oleh aturan yang berlaku menyangkut syarat dua putaran di pilpres. Lagi pula, kata dia, dua putaran itu sudah diatur dalam konstitusi. "Kontitusi sudah mengunci ada dua putaran. Kalau diputaran pertama tidak memenuhi 50 + 1, kan ada putaran kedua. Putaran pertama ini sebafai filter untuk putaran kedua," kata Marwan. (Baca juga: Jimly Ingin Pemilu 2024 Diikuti Lebih dari Dua Capres)

Dia juga menegaskan, meski PT nol persen bukan berarti pencalonan itu mudah. Karena, kata dia, setiap calon presiden harus mempunyai kendaraan politik tidak seperti pemilihan kepala daerah (Pilkada). "Calon itu harus dari parpol (peserta pemilu). Karena itu sudah diatur di dalam undang-undang. Jadi tidak mudah, tetap harus dari partai," kata Marwan.

Jadi, menurut hemat mantan Manteri Desa dan PDTT ini, tidak perlu ada PT tersebut. "Apabila pasangan lebih dari dua pasang maka akan sulit memenuhi 50 + 1 persen. Sehingga tetap ada dua putaran," tuturnya. (Baca juga: Perludem: Presidential Threshold Bakal Picu Oligarki dan Harus Dihapus)

Menurut dia, PT nol persen ini juga untuk mengantisipasi gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau tidak begitu (nol persen) saya prediksi masih akan ada gugatan (pilpres)," katanya.

Sekadar diketahui, saat ini tengah ramai usulan kenaikkan ambang batas pencalonan presiden dalam revisi UU Pemilu. Bahkan, sejumlah partai politik di DPR sudah mempunyai usulan jumlah masing-masing, seperti PKS menginginkan PT turun menjadi 5 persen, Nasdem 15 persen.