Perludem: Presidential Threshold Bakal Picu Oligarki dan Harus Dihapus
Jum'at, 12 Juni 2020 - 20:12 WIB
loading...
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meyakini bahwa ambang batas pencalonan presiden bakal memicu oligarki. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meyakini bahwa ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold) bakal memicu oligarki. Titi menambahkan, ambang batas pencalonan presiden itu juga bakal memperlemah partai politik.
(Baca juga: Dorong Parliamentary Threshold 7%, Golkar Usulkan 9 Hal di RUU Pemilu)
"Mempersulit upaya kita mewujudkan partai yang demokratis dan juga akan membuat proses pemilu kita menjadi jauh dari pemilu yang berbasis gagasan," ujar Titi Anggraini dalam diskusi virtual bertajuk Ambang Batas Pilpres dan Kuasa Oligarki, Jumat (12/6/2020).
(Baca juga: Partai Berkarya Usul Parliamentary dan Presidential Threshold Dihapus)
Selain itu kata dia, ambang batas pencalonan presiden juga bakal membuat ruang partisipasi perempuan di politik semakin sempit. Kemudian, lanjut Titi, potensi terjadinya politik transaksional dan politik pragmatis itu semakin kuat.
(Baca juga: Dorong Parliamentary Threshold 7%, Golkar Usulkan 9 Hal di RUU Pemilu)
"Mempersulit upaya kita mewujudkan partai yang demokratis dan juga akan membuat proses pemilu kita menjadi jauh dari pemilu yang berbasis gagasan," ujar Titi Anggraini dalam diskusi virtual bertajuk Ambang Batas Pilpres dan Kuasa Oligarki, Jumat (12/6/2020).
(Baca juga: Partai Berkarya Usul Parliamentary dan Presidential Threshold Dihapus)
Selain itu kata dia, ambang batas pencalonan presiden juga bakal membuat ruang partisipasi perempuan di politik semakin sempit. Kemudian, lanjut Titi, potensi terjadinya politik transaksional dan politik pragmatis itu semakin kuat.
Lihat Juga :
