WFA Keniscayaan tapi Tak Bisa Serampangan

MODEL kerja dari mana saja (work from anywhere) makin familiar di Indonesia. Termasuk bagi aparatur sipil negara (ASN), pemerintah saat ini tengah mematangkan rencana memberlakukan gaya baru dalam bekerja ini.

Jika model ini benar diterapkan, tentu seolah menjadi transformasi besar di lingkungan birokrasi pemerintah. Sebab seperti kita tahu, cara kerja abdi negara selama ini begitu rigid. Datang ke kantor pagi, absen masuk, apel pagi, kerja di ruangan ber-AC, rapat bersama, apel sore hingga absen sore adalah menjadi rutinitas sehari-hari. Kerja-kerjanya pun seolah begitu kaku dan monoton.

Kini seiring munculnya disrupsi baik karena pandemi disertai lompatan kemajuan teknologi informasi, model-model kerja yang lincah tak terbatas ruang dan jam kerja ini perlahan menjadi kebiasaan. Bahkan pada beberapa hal, model bekerja dari rumah atau tak di kantor langsung justru lebih efektif. Artinya, tugas-tugas tetap bisa dituntaskan dengan maksimal lewat penghematan yang cukup besar, seperti soal waktu, energi, keuangan hingga peralatan atau aset.

Bahkan kerja tidakdi kantor dalam kurun dua tahun terakhir beberapa kali menjadi kebijakan atau anjuran kuat pimpinan perusahaan atau lembaga karena terbukti lebih manjur untuk mengurangi sebaran virus Covid-19. Terakhir, pada musim arus balik Lebaran baru-baru ini, dengan pertimbangan mencegah kemacetan lalu lintas, pemerintah juga sempat meminta ASN bekerja di rumah saja. Anjuran ini cukup manjur. Banyak instansi cepat melakukan penyesuaian. Kemacetan parah juga tidak sampai pecah.

Melihat keuntungan-keuntungan yang didapatkan itu, tak berlebihan jika program WFA kini terus mengemuka. Termasuk yang tengah direncanakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Munculnya dorongan agar WFA yang merupakan bagian cetak biru flexible working arrangement (FWA) bisa segera diberlakukan tentu sebuah langkah maju. Ini menunjukkan ada lompatan dan terobosan besar oleh pemerintah yang tidak lagi kaku dengan model kerja lawas.

Di tengah situasi dunia yang tak henti bergerak sangat dinamis dan cepat itulah, WFA adalah opsi tepat. Sudah saatnya pemerintah bekerja taktis, luwes dengan menyeimbangkan kemajuan teknologi informasi.

Pandemi Covid-19 telah cukup menjadi bukti bahwa bekerja adaptif adalah keniscayaan. Jika aparat sipil yang jumlahnya lebih dari 3,9 juta saat ini asyik tak merespons perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat, sejatinya sadar atau tak sadar menyepelekan komitmennya dalam mengabdi kepada rakyat.

Meski demikian, transformasi layanan publik ini perlu hati-hati butuh dan kesadaran diri yang kuat. Lantaran masih bersifat migrasi awal, model kerja, ini tak bisa dilakukan frontal.

Ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian, seperti bidang pekerjaan, kemampuan aparatus, pengawasan, anggaran, hingga ukuran pencapaian kinerja.

Artinya, penerapan kebijakan WFA harus dilakukan kajian matang sebelumnya, bukan sekadar latah layaknya meniru workation seperti yang kini marak dilakoni pekerja kalangan swasta. Sebab ukuran dan sistem kerja birokrasi dua entitas ini berbeda. Jangan sampai WFA malah menjadi ajang pemborosan anggaran. Sebab sangat mungkin program tak tercapai maksimal, sedang anggaran negara sudah ludes.

Yang perlu ditekankan adalah bagaimana agar meski berbagai tugas ASN bisa dijalankan di berbagai lokasi, namun semuanya perlu berbasis merit. Lewat cara itulah maka aparatur negara diharapkan makin nyaman bekerja, target tercapai dan pelayanan publik tak terbengkalai.

Baca Juga: koran-sindo.com