Anggaran Covid-19 Naik, MUI Usul Santri Gratis Rapid Test
loading...
A
A
A
JAKARTA -
Kegiatan pendidikan sebentar lagi mulai berjalan aktif kembali. Tak terkecuali pembelajaran di wadah pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren .
Namun rencana itu rupanya tidak berjalan mudah. Sebab, muncul beragam keluhan dari para santri di berbagai daerah yang harus mengikuti rapid test dengan mengeluarkan biaya pribadi ratusan ribu rupiah.
Keluhan itu rupanya memantik simpati dari Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis. Ia menilai pemerintah semestinya justru memberikan kemudahan bagi para santri maupun pelajar di berbagai daerah yang harus menjalani rapid test.
“Bagi seluruh santri sebaiknya digratiskan. Karena seluruh santri itu kan dari semua zona, baik merah, hijau, kuning. Semuanya nyampur,” kata Cholil kepada SINDOnews, Minggu (21/6/2020).
(Baca: Dalam Pembentukan UU Krusial, MUI Nilai DPR Bagaikan Macan Ompong)
Dia mengungkapkan bahwa tidak semua santri berasal dari keluarga yang ekonominya berkecukupan. Maka, pemeriksaan gratis bagi para santri secara tidak langsung akan membantu mencegah potensi penularan Covid-19 di pesantren.
“Kalau mereka sudah dipastikan bebas dari corona, bukan OTG (orang tanpa gejala), dia masuk dalam satu klaster. Tapi kalau ada satu orang tak terdeteksi dan masuk pesantren, ini kan bisa kena semua. Bahaya, bisa kena lebih banyak,” jelasnya.
Berdasarkan keterangan dari Menteri Agama, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengucurkan dana Rp2,3 triliun untuk bantunan operasional pesantren (BOP) dan mendukung pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi virus corona.
Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia itu mengingatkan pemerintah agar memprioritaskan persoalan tersebut, apalagi sudah ada UU Pesantren. “Jangan tunggu sampai nanti. Karena saat ini murid sudah mulai masuk, sudah mulai kembali. Mereka semua mengeluhkan tentang rapid test ini,” pesannya.
(Baca: Rapid Test Harus Bayar, KH Cholil Nafis: Kemana Uang Triliunan Rupiah Itu?)
Sebelumnya, Cholil juga mempersoalkan jumlah anggaran untuk penanganan Covid-19 kian bertambah. Bila sebelumnya pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp405,1 triliun, angkanya kini perlahan naik.
Kenaikan awal menjadi angkanya naik menjadi Rp641,1 triliun. Tidak berselang lama, anggaran Covid-19 naik lagi sebesar Rp677,2 triliun. Dan kini membengkak menjadi Rp695,2 triliun.
“Kemana ya uang 405 T yang sekarang naik 667 T. Ini anak-anak santri mau balik ke pesantren harus rapit tes masih bayar. Lah anak saya minggu lalu mau ke Malang untuk lulusan sekolahnya di Airport Halim harus rapid tes Bayar 400 ribu. Bener nihh serius nanya kemana uang kita sebanyak itu ya?” begitu cuitan Cholil melalui akun Twitter-nya @cholilnafis.
Kegiatan pendidikan sebentar lagi mulai berjalan aktif kembali. Tak terkecuali pembelajaran di wadah pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren .
Namun rencana itu rupanya tidak berjalan mudah. Sebab, muncul beragam keluhan dari para santri di berbagai daerah yang harus mengikuti rapid test dengan mengeluarkan biaya pribadi ratusan ribu rupiah.
Keluhan itu rupanya memantik simpati dari Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis. Ia menilai pemerintah semestinya justru memberikan kemudahan bagi para santri maupun pelajar di berbagai daerah yang harus menjalani rapid test.
“Bagi seluruh santri sebaiknya digratiskan. Karena seluruh santri itu kan dari semua zona, baik merah, hijau, kuning. Semuanya nyampur,” kata Cholil kepada SINDOnews, Minggu (21/6/2020).
(Baca: Dalam Pembentukan UU Krusial, MUI Nilai DPR Bagaikan Macan Ompong)
Dia mengungkapkan bahwa tidak semua santri berasal dari keluarga yang ekonominya berkecukupan. Maka, pemeriksaan gratis bagi para santri secara tidak langsung akan membantu mencegah potensi penularan Covid-19 di pesantren.
“Kalau mereka sudah dipastikan bebas dari corona, bukan OTG (orang tanpa gejala), dia masuk dalam satu klaster. Tapi kalau ada satu orang tak terdeteksi dan masuk pesantren, ini kan bisa kena semua. Bahaya, bisa kena lebih banyak,” jelasnya.
Berdasarkan keterangan dari Menteri Agama, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengucurkan dana Rp2,3 triliun untuk bantunan operasional pesantren (BOP) dan mendukung pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi virus corona.
Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia itu mengingatkan pemerintah agar memprioritaskan persoalan tersebut, apalagi sudah ada UU Pesantren. “Jangan tunggu sampai nanti. Karena saat ini murid sudah mulai masuk, sudah mulai kembali. Mereka semua mengeluhkan tentang rapid test ini,” pesannya.
(Baca: Rapid Test Harus Bayar, KH Cholil Nafis: Kemana Uang Triliunan Rupiah Itu?)
Sebelumnya, Cholil juga mempersoalkan jumlah anggaran untuk penanganan Covid-19 kian bertambah. Bila sebelumnya pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp405,1 triliun, angkanya kini perlahan naik.
Kenaikan awal menjadi angkanya naik menjadi Rp641,1 triliun. Tidak berselang lama, anggaran Covid-19 naik lagi sebesar Rp677,2 triliun. Dan kini membengkak menjadi Rp695,2 triliun.
“Kemana ya uang 405 T yang sekarang naik 667 T. Ini anak-anak santri mau balik ke pesantren harus rapit tes masih bayar. Lah anak saya minggu lalu mau ke Malang untuk lulusan sekolahnya di Airport Halim harus rapid tes Bayar 400 ribu. Bener nihh serius nanya kemana uang kita sebanyak itu ya?” begitu cuitan Cholil melalui akun Twitter-nya @cholilnafis.
(muh)