LaNyalla Berharap Mahasiswa Indonesia di Madinah Cermati Persoalan Fundamental Bangsa
Rabu, 11 Mei 2022 - 15:13 WIB
loading...
A
A
A
"Sebenarnya dari zaman dulu mental tikus-tikus itu sudah ada. Tetapi kalau dulu tikus mencuri 10 persen makanan yang ada di meja. Kalau sekarang, mejanya pun bisa digerogoti. Ini memang parah, dan itu terbaca dalam Indeks Persepsi Korupsi kita yang memang faktanya meningkat,” ungkapnya.
Menurut Mahyudin, salah satu penyebab hal itu adalah perubahan mendasar sistem tata negara kita, dari sebelumnya Demokrasi Pancasila yang menitikberatkan kepada sistem perwakilan, menjadi Demokrasi Liberal dengan pemilihan langsung.
Ditambah dengan adanya biaya mahar yang harus dibayarkan oleh calon pemimpin kepada partai politik. Sehingga yang terjadi adalah, kita memilih pemimpin penyogok. Dan rakyat pemilih, faktanya juga disogok melalui politik uang.
“Sehingga klop. Pemimpinnya penyogok, rakyatnya mau disogok. Lalu apa hasilnya? Ya keburukan pasti. Karena kita telah menjalankan proses yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Dan rakyat mendukung lahirnya penguasa seperti itu," imbuh Mahyudin.
Senator Lampung Bustami mengatakan sebagai pimpinan Komite II DPD RI yang membidangi sumber daya alam sangat prihatin dengan banyaknya produk undang-undang yang menguntungkan segelintir elit atau oligarki ekonomi di Indonesia.
“Padahal sudah sangat jelas, Pasal 33 Konstitusi kita memberi amanat tentang kemakmuran dan Kesejahteraan rakyat. Tetapi siapa yang menikmati hak konsesi lahan dan hak operasi tambang-tambang besar, kan oligarki ekonomi tadi,” tandasnya.
Ketua DPD RI berpesan agar para mahasiswa yang studi di Madinah memperkuat mental dan spiritual agar mampu menyampaikan yang benar itu bena dan yang salah itu salah.
Menurut Mahyudin, salah satu penyebab hal itu adalah perubahan mendasar sistem tata negara kita, dari sebelumnya Demokrasi Pancasila yang menitikberatkan kepada sistem perwakilan, menjadi Demokrasi Liberal dengan pemilihan langsung.
Ditambah dengan adanya biaya mahar yang harus dibayarkan oleh calon pemimpin kepada partai politik. Sehingga yang terjadi adalah, kita memilih pemimpin penyogok. Dan rakyat pemilih, faktanya juga disogok melalui politik uang.
“Sehingga klop. Pemimpinnya penyogok, rakyatnya mau disogok. Lalu apa hasilnya? Ya keburukan pasti. Karena kita telah menjalankan proses yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Dan rakyat mendukung lahirnya penguasa seperti itu," imbuh Mahyudin.
Senator Lampung Bustami mengatakan sebagai pimpinan Komite II DPD RI yang membidangi sumber daya alam sangat prihatin dengan banyaknya produk undang-undang yang menguntungkan segelintir elit atau oligarki ekonomi di Indonesia.
“Padahal sudah sangat jelas, Pasal 33 Konstitusi kita memberi amanat tentang kemakmuran dan Kesejahteraan rakyat. Tetapi siapa yang menikmati hak konsesi lahan dan hak operasi tambang-tambang besar, kan oligarki ekonomi tadi,” tandasnya.
Ketua DPD RI berpesan agar para mahasiswa yang studi di Madinah memperkuat mental dan spiritual agar mampu menyampaikan yang benar itu bena dan yang salah itu salah.
Lihat Juga :
