LaNyalla Berharap Mahasiswa Indonesia di Madinah Cermati Persoalan Fundamental Bangsa

JAKARTA - Agenda kunjungan hari kedua, Pimpinan dan Anggota DPD RI ke Kota Madinah diisi dengan pertemuan dengan perwakilan mahasiswa Indonesia yang studi di Universitas Islam Madinah. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama Wakil Ketua DPD RI Mahyudin serta Senator Lampung Bustami Zainuddin dan Senator Sulawesi Selatan Andi Muhammad Ihsan menerima 21 mahasiswa tersebut di Hotel Hilton Madinah, Selasa (10/5/2022) malam waktu Saudi.

Juru bicara mahasiswa Indonesia di Universitas Islam Madinah Afif Marzuki Muslim, menyatakan secara umum, sekitar 1.100 mahasiswa Indonesia di Madinah relatif tidak mengalami permasalahan. Karena beasiswa belajar yang diberikan Kerajaan Saudi Arabia sudah cukup.

“Beasiswa yang kami terima sudah lengkap, Pak. Mulai dari biaya studi, living cost, bahkan tiket untuk pulang pergi saat liburan studi juga diberi. Persoalan hanya kemarin saat pandemi Covid, kami sempat kesulitan kembali ke sini, setelah libur. Tetapi Alhamdulillah sekarang sudah mendekati normal," kata Afif.

Dalam dialog, mahasiswa asal Semarang Ahmad Abdun Nasir menanyakan kepada delegasi DPD RI, mengapa korupsi di Indonesia seperti sulit diberantas, bahkan trennya cenderung meningkat pascareformasi.



"Kami terkadang malu di sini jika mendengar berita-berita kasus korupsi besar yang juga diketahui teman-teman dari negara lain di sini, atau teman-teman mahasiswa asal Saudi. Kami sulit menjelaskan jika mereka bertanya," tanyanya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengakui bahwa sejak reformasi, memang tren korupsi meningkat, terutama dengan indikator banyaknya kepala daerah yang terlibat.

"Sebenarnya dari zaman dulu mental tikus-tikus itu sudah ada. Tetapi kalau dulu tikus mencuri 10 persen makanan yang ada di meja. Kalau sekarang, mejanya pun bisa digerogoti. Ini memang parah, dan itu terbaca dalam Indeks Persepsi Korupsi kita yang memang faktanya meningkat,” ungkapnya.

Menurut Mahyudin, salah satu penyebab hal itu adalah perubahan mendasar sistem tata negara kita, dari sebelumnya Demokrasi Pancasila yang menitikberatkan kepada sistem perwakilan, menjadi Demokrasi Liberal dengan pemilihan langsung.

Ditambah dengan adanya biaya mahar yang harus dibayarkan oleh calon pemimpin kepada partai politik. Sehingga yang terjadi adalah, kita memilih pemimpin penyogok. Dan rakyat pemilih, faktanya juga disogok melalui politik uang.