KSP dan Muhammadiyah Dukung BP2MI Berantas Sindikasi Pengiriman PMI Ilegal
Sabtu, 20 Juni 2020 - 15:34 WIB
loading...
A
A
A
Presiden Joko Widodo (Jokowi), menurut Benny, memerintahkan untuk menyikat secara tuntas sindikasi penempatan PMI. BP2MI diminta untuk segera membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Sindikasi PMI Nonprosedural. Satgas ini nantinya akan melibatkan unsur kementerian dan lembaga terkait, serta penegak hukum.
PMI punya andil besar memberikan pemasukan kepada negara. Data tahun lalu, ada 3,7 juta PMI yang terdaftar dalam sistem BP2MI. Mereka menyumbang devisa sebesar Rp159,6 triliun.
Namun, data World Bank ada 9 juta PMI yang bekerja di luar negeri. Artinya ada selisih 5,3 juta PMI yang tidak terdaftar. “Jadi bisa dibayangkan remitansi yang seharusnya didapatkan oleh negara dengan selisih angka tersebut. Artinya negara telah banyak dirugikan oleh para sindikasi. Untuk itu, target kami adalah angka remitansi naik, tetapi sindikasi pengiriman PMI nonprosedural menurun," tegas Benny.
Sementara itu, Moeldoko menyatakan memiliki semangat yang sama dengan BP2MI untuk memberantas sinikasi pengiriman PMI nonprosedural. KSP siap mendukung penuh upaya yang dilakukan BP2MI. (Baca juga: MUI Minta RUU HIP Ditunda Selama-lamanya)
“Kami akan segera mengajak kementerian/lembaga terkait untuk dapat bersinergi dalam memberantas sindikasi. Sekaligus menghasilkan program-program yang dapat menyejahterakan pahlawan devisa ini ke depannya,” pungkas Moeldoko.
PMI punya andil besar memberikan pemasukan kepada negara. Data tahun lalu, ada 3,7 juta PMI yang terdaftar dalam sistem BP2MI. Mereka menyumbang devisa sebesar Rp159,6 triliun.
Namun, data World Bank ada 9 juta PMI yang bekerja di luar negeri. Artinya ada selisih 5,3 juta PMI yang tidak terdaftar. “Jadi bisa dibayangkan remitansi yang seharusnya didapatkan oleh negara dengan selisih angka tersebut. Artinya negara telah banyak dirugikan oleh para sindikasi. Untuk itu, target kami adalah angka remitansi naik, tetapi sindikasi pengiriman PMI nonprosedural menurun," tegas Benny.
Sementara itu, Moeldoko menyatakan memiliki semangat yang sama dengan BP2MI untuk memberantas sinikasi pengiriman PMI nonprosedural. KSP siap mendukung penuh upaya yang dilakukan BP2MI. (Baca juga: MUI Minta RUU HIP Ditunda Selama-lamanya)
“Kami akan segera mengajak kementerian/lembaga terkait untuk dapat bersinergi dalam memberantas sindikasi. Sekaligus menghasilkan program-program yang dapat menyejahterakan pahlawan devisa ini ke depannya,” pungkas Moeldoko.
(kri)
Lihat Juga :
