KSP dan Muhammadiyah Dukung BP2MI Berantas Sindikasi Pengiriman PMI Ilegal
Sabtu, 20 Juni 2020 - 15:34 WIB
loading...
Kepala BP2MI, Benny Ramdhani melakukan sejumlah pertemuan dengan Kepala KSP Moeldoko dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti pada Jumat kemarin (19/6/2020). Foto/BNPB
A
A
A
JAKARTA - Rencana Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mendapatkan dukungan sejumlah lembaga dan ormas Islam, seperti Muhammadiyah untuk memberantas sindikasi pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural.
Kepala BP2MI, Benny Ramdhani melakukan sejumlah pertemuan dengan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti pada Jumat kemarin (19/6/2020). Dalam pertemuan-pertemuan itu, Benny menyampaikan sembilan program prioritas BP2MI di bawah kepemimpinannya. (Baca juga: Dalam Pembentukan UU Krusial, MUI Nilai DPR Bagaikan Macan Ompong)
Pertama, pemberantasan sindikasi PMI nonprosedural. Kedua, penguatan kelembagaan dan reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik.
“Ketiga, menjadikan PMI sebagai very-very important person (VVIP) dengan memberikan pelayanan dan perlindungan maksimal. Keempat, modernisasi sistem pendataan secara terintegrasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Sabtu (20/6/2020).
Prioritas kelima adalah pembebasan biaya penempatan. Keenam, pembenahan penempatan PMI sea-bases atau awal kapal niaga migran dan kapal perikanan migran. Ketujuh, penguatan skema penempatan PMI dalam rangka peningkatan penempatan PMI terampil dan profesional.
Benny menjelaskan program selanjutnya adalah pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi PMI dan keluarga di dalam dan luar negeri. Terakhir, peningkatan sinergi dan koordinasi multi-stakeholder terkait tata kelola penempatan dan perlindungan PMI.
Abdul Mu’ti mengatakan Muhammadiyah siap mendukung terobosan revolusioner BP2MI untuk melawan masalah serius terkait sindikasi pengiriman PMI nonprosedural. “Tidak hanya karena negara harus melindungi warganya, tetapi juga ini merupakan marwah bangsa,” ucapnya.
Kepala BP2MI, Benny Ramdhani melakukan sejumlah pertemuan dengan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti pada Jumat kemarin (19/6/2020). Dalam pertemuan-pertemuan itu, Benny menyampaikan sembilan program prioritas BP2MI di bawah kepemimpinannya. (Baca juga: Dalam Pembentukan UU Krusial, MUI Nilai DPR Bagaikan Macan Ompong)
Pertama, pemberantasan sindikasi PMI nonprosedural. Kedua, penguatan kelembagaan dan reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik.
“Ketiga, menjadikan PMI sebagai very-very important person (VVIP) dengan memberikan pelayanan dan perlindungan maksimal. Keempat, modernisasi sistem pendataan secara terintegrasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Sabtu (20/6/2020).
Prioritas kelima adalah pembebasan biaya penempatan. Keenam, pembenahan penempatan PMI sea-bases atau awal kapal niaga migran dan kapal perikanan migran. Ketujuh, penguatan skema penempatan PMI dalam rangka peningkatan penempatan PMI terampil dan profesional.
Benny menjelaskan program selanjutnya adalah pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi PMI dan keluarga di dalam dan luar negeri. Terakhir, peningkatan sinergi dan koordinasi multi-stakeholder terkait tata kelola penempatan dan perlindungan PMI.
Abdul Mu’ti mengatakan Muhammadiyah siap mendukung terobosan revolusioner BP2MI untuk melawan masalah serius terkait sindikasi pengiriman PMI nonprosedural. “Tidak hanya karena negara harus melindungi warganya, tetapi juga ini merupakan marwah bangsa,” ucapnya.
Lihat Juga :
