Simontana Kementerian LHK Masuk Top 99 Pelayanan Publik 2020

Simontana tambah Menteri Siti, juga menyediakan data utama untuk penentuan lahan kritis, juga untuk kepentingan penyempurnaan tata kelola hutan melalui penyusunan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) yaitu data hutan alam primer.

"Sistem ini juga menyediakan data untuk perencanaan pembangunan sektor kehutanan seperti RPJMN, RKTN, Alokasi Pemanfaatan, Rehabilitasi Lahan dan sebagainya. Yang perlu dicatat, NFMS atau Simontana telah menjadi salah satu sistem pemantauan hutan nasional yang stabil, konsisten dan berlangsung cukup lama (+ 20 tahunan), dimana banyak pihak atau negara biasanya kesulitan dalam memaintain kesinambungan sistim sejenis," jelasnya.

Dikatakan Siti, pada masa sekarang, Simontana juga dipergunakan sebagai pendukung utama sistem MRV REDD+ sektor lahan dan implementasi pembayaran berbasis hasil (Result-Based Payment) REDD+. Selain itu SIMONTANA juga digunakan sebagai media pelaporan inventarisasi Gas Rumah Kaca, pelaporan dalam Forest Resource Assesment – FAO, penyusunan Forest Reference Emission Level (FREL) dan kebutuhan internasional lainnya.

Sebelum Simontana berhasil menjadi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik pada tahun 2020 ini, ungkap Siti Nurbaya, Kementerian LHK juga telah meraih kesuksesan yang sama pada waktu yang lalu. Berturut-turut selama 3 tahun, 2017, 2018, dan 2019 KLHK berhasil masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik bahkan menjadi Top 40.

"Dalam rangka Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2020, Kementerian PAN RB menerima 2.250 proposal dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD. Kemudian Tim Panel Independen menilai dan menetapkan nominasi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020, yang salah satunya berasal dari Kementerian LHK," tuturnya.

Seperti diketahui, tahun 2019, dua inovasi Kementerian LHK juga berhasil masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dari Kemenpan-RB. Dua inovasi tersebut adalah Proper (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan) dan Sipongi (Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Web).

Proper adalah program pengawasan terhadap industri yang bertujuan mendorong ketaatan industri terhadap peraturan lingkungan hidup. Sedangkan Sipongi merupakan sistem informasi yang dibuat sebagai dasar untuk mencegah terjadinya karhutla melalui deteksi dini hotspot/titik api.

Dua inovasi Kementerian LHK tersebut juga berhasil masuk ke tahapan selanjutnya yaitu Top 45 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2019 yang penyerahan penghargaannya diserahkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Bahkan satu inovasi meraih penghargaan sebagai inovasi yang ikut dilombakan ditingkat internasional yaitu pada kompetisi United Nation Public Service Award 2019, yaitu SVLK.