KPU Butuh Rp8 Triliun Tahun Ini untuk Tahapan Awal Pemilu 2024

Selasa, 26 April 2022 - 20:55 WIB
loading...
KPU Butuh Rp8 Triliun...
Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat. Foto/MPI/Felldy Utama
A A A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) membutuhkan anggaran sebesar Rp8 triliun pada tahun ini untuk menyelenggarakan tahapan awal Pemilu 2024. Anggaran itu nantinya akan digunakan untuk keperluan seperti pendaftaran dan sejumlah tahapan lainnya.

"(Perkiraan) ini Rp8 triliun yang cair tahun ini," ujar Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat di Media Center KPU RI, Jakarta, Selasa (26/4/2022).

Yulianto menjelaskan, anggaran tersebut direncanakan untuk persiapan pendaftaran partai politik (parpol), verifikasi parpol, verifikasi peserta pemilu, pembentukan badan ad hoc, dan lainnya. Dia menjelaskan secara keseluruhan anggaran untuk penyelenggaaan Pemilu 2024 sebesar Rp76,6 triliun.

Baca juga: Mendagri ke KPU: Tolong Dihitung Betul Anggaran Pemilu 2024



Kendati demikian, Yulianto menyampaikan bahwa anggaran ini belum final lantaran pihak pemerintah dan DPR masih meminta KPU untuk melakukan efisiensi. "Sampai berapa sih anggaran yang bisa kita efisiensi? Seperti kita kurangi perbaikan gedung, pembelian tanah beberapa kabupaten, kota, provinsi yang sebenarnya sudah kita alokasikan ya. Nanti kita kerja sama difasilitasi pemerintah daerah setempat," ujarnya.

Dia menambahkan, yang terpenting saat ini KPU juga tengah fokus untuk pengesahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2024. "(PKPU) tahapan ini nanti diputuskan KPU diketok baru kita bicara anggaran, tapi kita sudah siapkan semua. Tapi bahannya sudah ada, akan kita lanjutkan dengan langkah efisiensi," pungkasnya.
(rca)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Legal Standing Belum...
Legal Standing Belum Lengkap, Sidang Perdana Gugatan Bonatua Terhadap KPU-Rektor UGM Ditunda
Polemik Ijazah Jokowi,...
Polemik Ijazah Jokowi, Bonatua Silalahi Gugat KPU, Bawaslu, hingga Rektor UGM
Gugat Penetapan Capres...
Gugat Penetapan Capres 2014 dan 2019, Bonatua Bawa Novum Baru ke PTUN
Bonatua Kecewa PTUN...
Bonatua Kecewa PTUN Jakarta Putuskan Sidang Gugatan Penetapan Capres Jokowi Jadi E-Court
KPU Kaji Penerapan E-Voting...
KPU Kaji Penerapan E-Voting untuk Pemilu di Luar Negeri, Ini Alasannya
Terbukti Selingkuh dan...
Terbukti Selingkuh dan Pungli, Anggota KPU OKU Timur Dipecat
KPU Jakarta Timur Dorong...
KPU Jakarta Timur Dorong Parpol Memperbarui Data
DPD Perindo Jaktim Optimistis...
DPD Perindo Jaktim Optimistis Lolos Verifikasi 2027, Matangkan Struktur lewat Rakorda
Roy Suryo dan Dokter...
Roy Suryo dan Dokter Tifa Akan Gugat KPU terkait Ijazah Jokowi
Rekomendasi
Aksi Mahasiswa Bagian...
Aksi Mahasiswa Bagian dari Kontrol Jalannya Pemerintahan
T1, Inikah Mobil Listrik...
T1, Inikah Mobil Listrik Pertama BAIC di Indonesia?
BPDP Dukung Jakarta...
BPDP Dukung Jakarta Fiscal Forum 2026, Perkuat Kolaborasi untuk Pembangunan Berkelanjutan
Berita Terkini
Pengadilan Negeri Jakarta...
Pengadilan Negeri Jakarta Timur Larang Siaran Langsung Sidang Dokter Tifa terkait Ijazah Jokowi
Mensesneg Jelaskan Maksud...
Mensesneg Jelaskan Maksud Prabowo terkait 4 Kali Kalah Pemilu Tak Ganggu Pemegang Mandat
Salam Prabowo Disampaikan...
Salam Prabowo Disampaikan Jumhur, Raja Charles Beri Pujian untuk Indonesia
Prabowo Singgung Pihak...
Prabowo Singgung Pihak Bikin Gaduh usai Pemilu: Kapan Kita Mau Menuju Kesejahteraan untuk Rakyat?
Ajukan Kasasi, Kuasa...
Ajukan Kasasi, Kuasa Hukum Harap MA Vonis Bebas Kerry Anak Riza Chalid
Jokowi Pede PSI Masuk...
Jokowi Pede PSI Masuk Parlemen Senayan di Pemilu 2029
Infografis
Negara NATO Ini Klaim...
Negara NATO Ini Klaim akan Diinvasi Rusia dalam Beberapa Tahun
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved