Mendagri ke KPU: Tolong Dihitung Betul Anggaran Pemilu 2024
loading...
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Foto/Dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengalkulasi anggaran secara betul dalam persiapan pelaksanaan Pemilu 2024. Tito juga memberi masukan terkait asas efektif dan efisien dalam pengelolaan anggaran.
"Masalah anggaran. Anggaran ini prinsip dasar pemerintah bagaimana masukan untuk KPU yang menyusun PKPU (Peraturan KPU)," ujarnya saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP terkait persiapan tahapan, jadwal, dan program pemilu serentak 2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4/2022).
Dalam pengelolaan dana tersebut, menurut Tito, harus memegang dua prinsip. Pertama, adalah efektif. "Artinya memang anggaran itu tepat digunakan untuk setiap tahapan berjalan lancar," ungkapnya.
Yang kedua yakni efisen. Artinya, dengan sumber daya anggaran seminimal mungkin bisa mencapai target yaitu pemilu yang lancar dan aman.
"Nah ini jadi tolong dihitung betul dan saya kira di dalam video Bapak Presiden pada saat rapat tanggal 10 juga beliau minta kepada Menko Polhukam yang menjadi lead di tingkat pemerintah untuk membicarakan dengan KPU dengan DPR agar dikalkulasi betul anggarannya," ungkapnya.
Dia menilai hal ini penting dilakukan mengingat terjadi lompatan anggaran yang cukup tinggi dari Pemilu 2014, 2019, hingga 2022. Terlebih saat ini pemerintah sedang dalam kondisi pemulihan ekonomi sejak adanya pandemi Covid-19.
"Karena kita lihat terjadi lompatan yang cukup tinggi dari 2014-2019 ke 2022. KPU Bawaslu aja Rp103 triliun - Rp108 triliun ini berbeda dengan 2014-2019. Oleh karena itu di tengah situasi sekarang negara, pemerintah, rakyat membutuhkan biaya mulai dari kita belum tahu apakah pandemi sudah selesai apakah belum," pungkasnya.
"Masalah anggaran. Anggaran ini prinsip dasar pemerintah bagaimana masukan untuk KPU yang menyusun PKPU (Peraturan KPU)," ujarnya saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP terkait persiapan tahapan, jadwal, dan program pemilu serentak 2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4/2022).
Dalam pengelolaan dana tersebut, menurut Tito, harus memegang dua prinsip. Pertama, adalah efektif. "Artinya memang anggaran itu tepat digunakan untuk setiap tahapan berjalan lancar," ungkapnya.
Yang kedua yakni efisen. Artinya, dengan sumber daya anggaran seminimal mungkin bisa mencapai target yaitu pemilu yang lancar dan aman.
"Nah ini jadi tolong dihitung betul dan saya kira di dalam video Bapak Presiden pada saat rapat tanggal 10 juga beliau minta kepada Menko Polhukam yang menjadi lead di tingkat pemerintah untuk membicarakan dengan KPU dengan DPR agar dikalkulasi betul anggarannya," ungkapnya.
Dia menilai hal ini penting dilakukan mengingat terjadi lompatan anggaran yang cukup tinggi dari Pemilu 2014, 2019, hingga 2022. Terlebih saat ini pemerintah sedang dalam kondisi pemulihan ekonomi sejak adanya pandemi Covid-19.
"Karena kita lihat terjadi lompatan yang cukup tinggi dari 2014-2019 ke 2022. KPU Bawaslu aja Rp103 triliun - Rp108 triliun ini berbeda dengan 2014-2019. Oleh karena itu di tengah situasi sekarang negara, pemerintah, rakyat membutuhkan biaya mulai dari kita belum tahu apakah pandemi sudah selesai apakah belum," pungkasnya.
(rca)
Explore More