Menkominfo Yakin IKN Turunkan Kesenjangan Pembangunan
loading...
Menkominfo Johnny G. Plate mengatakan, alasan Presiden Jokowi memindahkan ibu kota dari Jakarta karena untuk menurunkan kesenjangan pembangunan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyatakan salah satu urgensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengambil kebijakan untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berkaitan dengan kesenjangan pembangunan.
“Pengambilan kebijakan pemindahan ibu kota ke wilayah Kalimantan erat kaitannya dengan perspektif pemerataan pembangunan untuk mewujudkan visi Indonesia 2045. Secara spesifik kesenjangan pembangunan antarwilayah Jawa dan luar Jawa harus diturunkan. Sehingga pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan melalui hasil kajian yang komprehensif,” kata Johnny sebagaimana dikutip dari laman resmi Kominfo, Sabtu (23/4/2022).
Johnny menilai IKN Nusantara tidak hanya sekadar simbol identitas bangsa dan negara yang diwujudkan melalui pembangunan ruang-ruang fisik. Menurutnya, terdapat delapan prinsip yang menjadi dasar pembangunan infrastruktur di IKN, di antaranya mendesain sesuai kondisi alam, Bhineka Tunggal Ika, serta nyaman dan efisien melalui teknologi.
“Ibu Kota Nusantara juga merepresentasikan ide kemajuan yang inklusif, Bhineka Tunggal Ika dengan visi pengembangan sebagai new smart metropolis atau kota cerdas yang mengintegrasikan aspek teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menjadi pusat inovasi yang mengonsolidasikan pertumbuhan dan membawa Indonesia makin melesat maju,” ujarnya.
Johnny menyatakan dari delapan prinsip pengembangan IKN termasuk visi untuk menjadi kota yang nyaman dan efisien melalui teknologi. selain itu, prinsip pengembangan IKN juga diterapkan dengan tiga pendekatan untuk mewujudkan IKN sebagai kota dunia untuk semua.
“Yaitu pembangunan sebagai Forest City, Sponge City dan Smart City. Untuk Smart City, IKN Nusantara akan memaksimalkan peluang digital kawasan dan menjalankan berbagai inisiatif-inisiatif cerdas di berbagai bidang. Seperti di bidang akses dan mobilitas, lingkungan hidup, keamanan dan keselamatan, sektor publik dan pemerintahan, sistem perkotaan, dan juga kelayakan huni dan kedinamisan,” katanya.
Lihat Juga: Kapan Keppres Pemindahan Ibu Kota Terbit? Menteri Hukum: Tergantung Presiden dan Infrastruktur IKN
“Pengambilan kebijakan pemindahan ibu kota ke wilayah Kalimantan erat kaitannya dengan perspektif pemerataan pembangunan untuk mewujudkan visi Indonesia 2045. Secara spesifik kesenjangan pembangunan antarwilayah Jawa dan luar Jawa harus diturunkan. Sehingga pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan melalui hasil kajian yang komprehensif,” kata Johnny sebagaimana dikutip dari laman resmi Kominfo, Sabtu (23/4/2022).
Johnny menilai IKN Nusantara tidak hanya sekadar simbol identitas bangsa dan negara yang diwujudkan melalui pembangunan ruang-ruang fisik. Menurutnya, terdapat delapan prinsip yang menjadi dasar pembangunan infrastruktur di IKN, di antaranya mendesain sesuai kondisi alam, Bhineka Tunggal Ika, serta nyaman dan efisien melalui teknologi.
“Ibu Kota Nusantara juga merepresentasikan ide kemajuan yang inklusif, Bhineka Tunggal Ika dengan visi pengembangan sebagai new smart metropolis atau kota cerdas yang mengintegrasikan aspek teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menjadi pusat inovasi yang mengonsolidasikan pertumbuhan dan membawa Indonesia makin melesat maju,” ujarnya.
Johnny menyatakan dari delapan prinsip pengembangan IKN termasuk visi untuk menjadi kota yang nyaman dan efisien melalui teknologi. selain itu, prinsip pengembangan IKN juga diterapkan dengan tiga pendekatan untuk mewujudkan IKN sebagai kota dunia untuk semua.
“Yaitu pembangunan sebagai Forest City, Sponge City dan Smart City. Untuk Smart City, IKN Nusantara akan memaksimalkan peluang digital kawasan dan menjalankan berbagai inisiatif-inisiatif cerdas di berbagai bidang. Seperti di bidang akses dan mobilitas, lingkungan hidup, keamanan dan keselamatan, sektor publik dan pemerintahan, sistem perkotaan, dan juga kelayakan huni dan kedinamisan,” katanya.
Lihat Juga: Kapan Keppres Pemindahan Ibu Kota Terbit? Menteri Hukum: Tergantung Presiden dan Infrastruktur IKN
(cip)
Explore More