Demi Akselerasi Pembangunan Daerah, Generasi Muda Ingin Peran DPD Menguat
Kamis, 07 Mei 2026 - 14:27 WIB
loading...
Indonesian Parliamentary Center (IPC), Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), serta Perkumpulan Warga Muda menggelar diskusi media bertajuk Optimalisasi DPD: Dilema Representasi Tanpa Kuasa di Menteng, Jakarta Pusat. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Indonesian Parliamentary Center (IPC), Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), serta Perkumpulan Warga Muda menggelar diskusi media bertajuk “Optimalisasi DPD: Dilema Representasi Tanpa Kuasa” di Menteng, Jakarta Pusat. Diskusi ini menyoroti urgensi penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebagai kanal alternatif bagi aspirasi daerah di tengah menguatnya tren desentralisasi kebijakan.
Diskusi ini dibuka dengan analisis tajam dari Akademisi Universitas Indonesia Chusnul Mar’iyah. Dia menekankan bahwa desain bikameral yang tidak seimbang di Indonesia merupakan akar persoalan.
Baca juga: Ketua DPD RI Dukung Digitalisasi Pelayanan Publik
"Representasi daerah cenderung hanya berhenti pada level simbolik tanpa daya dorong terhadap kebijakan nasional. Kita perlu mendorong pendekatan alternatif yang tidak hanya bergantung pada perluasan kewenangan formal, tetapi pada penguatan substansi peran DPD di mata publik," ujarnya, Kamis (7/5/2026).
Senada dengan kritik tersebut, Akbar Restu Fauzi dari Perkumpulan Warga Muda menegaskan aspirasi kelompok muda agar DPD menjadi jembatan kebijakan yang inklusif. “Anak muda berharap DPD hadir sebagai oase representasi di tengah krisis kepercayaan publik terhadap institusi parlemen. Harapannya, DPD tidak lagi dipandang sebagai lembaga sekunder melainkan mitra strategis organisasi dan komunitas anak muda untuk mengartikulasikan kepentingan daerah yang selama ini terabaikan oleh agenda setting pemerintah di pusat,” katanya.
Diskusi ini dibuka dengan analisis tajam dari Akademisi Universitas Indonesia Chusnul Mar’iyah. Dia menekankan bahwa desain bikameral yang tidak seimbang di Indonesia merupakan akar persoalan.
Baca juga: Ketua DPD RI Dukung Digitalisasi Pelayanan Publik
"Representasi daerah cenderung hanya berhenti pada level simbolik tanpa daya dorong terhadap kebijakan nasional. Kita perlu mendorong pendekatan alternatif yang tidak hanya bergantung pada perluasan kewenangan formal, tetapi pada penguatan substansi peran DPD di mata publik," ujarnya, Kamis (7/5/2026).
Senada dengan kritik tersebut, Akbar Restu Fauzi dari Perkumpulan Warga Muda menegaskan aspirasi kelompok muda agar DPD menjadi jembatan kebijakan yang inklusif. “Anak muda berharap DPD hadir sebagai oase representasi di tengah krisis kepercayaan publik terhadap institusi parlemen. Harapannya, DPD tidak lagi dipandang sebagai lembaga sekunder melainkan mitra strategis organisasi dan komunitas anak muda untuk mengartikulasikan kepentingan daerah yang selama ini terabaikan oleh agenda setting pemerintah di pusat,” katanya.
Lihat Juga :
